SINTESANEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara kembali menggelar sidang penting dalam agenda Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang III, Selasa (1/7/2025).
Fokus utama sidang kali ini adalah menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Nota Penjelasan Pemerintah Daerah mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan bahwa setiap fraksi memiliki peran strategis dalam mengevaluasi pelaksanaan anggaran daerah. Ia menyebut perbedaan pandangan di antara fraksi merupakan hal wajar dalam dinamika politik, namun tetap harus mengarah pada evaluasi yang konstruktif.
“Fraksi-fraksi di DPRD punya pijakan dan perspektif masing-masing. Tapi intinya, semua bertujuan memperbaiki arah kebijakan dan anggaran daerah,” ujar Yani usai rapat.
Meski demikian, Yani mengakui DPRD belum bisa memberikan masukan yang benar-benar substansial terhadap pelaksanaan APBD selama dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru belum diserahkan oleh pemerintah daerah.
Dokumen tersebut menurutnya menjadi landasan utama dalam menilai sejauh mana program pembangunan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
“Kalau RPJMD sudah kami terima, kita bisa evaluasi lebih tajam. Kita lihat, apakah masukan dari masyarakat, hasil reses, dan kebutuhan riil sudah tercermin dalam program pembangunan,” katanya.
Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya efektivitas program-program pemerintah, terutama kegiatan strategis seperti job fair. Menurutnya, program seperti itu harus mampu memberikan hasil konkret, bukan hanya sebatas seremoni tahunan yang minim dampak.
“Kalau job fair terus dilakukan tiap tahun tapi jumlah pengangguran tetap tinggi, berarti ada yang salah. Itu harus dikaji ulang dan diperbaiki,” tegasnya.
Dalam pandangannya, anggaran publik harus betul-betul digunakan untuk menjawab kebutuhan warga. DPRD, kata Yani, akan terus memainkan peran pengawasan agar setiap program yang dibiayai APBD tidak keluar dari jalurnya.
Ia menekankan, keberhasilan program daerah bukan dilihat dari pelaksanaannya semata, tetapi dari sejauh mana program tersebut memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin ada perubahan yang bisa dirasakan langsung. Jadi bukan sekadar ada kegiatan, tapi ada manfaat yang bisa dihitung,” ungkapnya.
Melalui forum paripurna ini, DPRD Kukar berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Semua masukan dari fraksi akan dikompilasi sebagai catatan penting untuk pemerintah daerah dalam menjalankan program ke depan. (Adv/fi)
