SINTESANEWS.ID – Tim pemenangan pasangan calon (Paslon) 03 Dendi-Alif mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar untuk mengawal secara serius laporan dugaan pelanggaran pemilu berupa politik uang yang terjadi di RT 03, Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Liaison Officer (LO) Paslon 03, Ramadan menyambangi kantor Bawaslu Kukar, Sabtu (30/11/2024).
Selain memantau perkembangan penanganan kasus, Ramadan juga menyerahkan nama saksi baru untuk memperkuat pembuktian.
“Kita ingin memastikan proses ini terus berjalan dan dikawal secara maksimal oleh Bawaslu. Harapannya, tidak ada kekurangan dalam proses pemeriksaan maupun verifikasi yang nantinya dapat dijadikan alasan kasus ini dihentikan,” ujar Ramadan.
Menurutnya, laporan ini menjadi perhatian serius karena pelaku yang diduga terlibat adalah salah satu unsur penyelenggara Pilkada sekaligus Ketua RT 03 Loa Janan Ulu.
Kata Ramadan, jika terbukti, keterlibatan penyelenggara pemilu dalam kasus pelanggaran ini dinilai akan merusak integritas dan mencoreng kepercayaan publik terhadap demokrasi di Kukar.
“Jika benar pelaku berasal dari unsur penyelenggara Pilkada, ini akan menjadi preseden buruk. Mereka seharusnya menjaga netralitas dan memberikan pelayanan yang adil bagi semua pasangan calon, bukan menguntungkan calon tertentu,” tegasnya.
Ramadan juga menyoroti kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.
Karena itu, pihaknya meminta sinergi dari Bawaslu dan Sentra Gakkumdu, termasuk kepolisian dan kejaksaan di dalamnya, untuk menindaklanjuti laporan ini secara profesional dan substansial.
“Jangan sampai laporan ini gugur hanya karena hal-hal teknis yang tidak relevan dengan substansi. Kita percaya pada integritas Bawaslu dan Gakkumdu untuk mengawal proses ini hingga tuntas,” tuturnya.
Ia berharap, laporan ini menjadi contoh upaya menegakkan demokrasi yang bersih, sehingga masyarakat tetap memiliki kepercayaan untuk berpartisipasi dan mengawasi jalannya Pilkada di Kukar secara jujur dan adil.
“Harapan kita sebenarnya satu, kita sudah menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap Bawaslu termasuk Gakkumdu bisa bekerja secara profesional, berintegritas mampu meyakinkan masyarakat bahwa seluruh proses yang kaitannya dengan pelanggaran dalam Pilkada, bisa dikawal sehingga ke depan dalam proses penyelenggaraan demokrasi ini masyarakat tidak lagi memiliki antipati,” pungkasnya. (ar)
