Home » Advertorial » DPRD Kaltim » Rapat Paripurna ke-46 DPRD Kaltim: Pemprov Sampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Terkait RAPBD 2026

Rapat Paripurna ke-46 DPRD Kaltim: Pemprov Sampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Terkait RAPBD 2026

Sabtu,29 November 2025 02:39WIB

Bagikan : Array
Rapat Paripurna ke-46 DPRD Kaltim. (Foto: Humas Sekretariat DPRD Kaltim)

SINTESANEWS.ID — DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-46 dengan agenda penyampaian tanggapan dan/atau jawaban Gubernur Kaltim atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2026, Minggu (30/11) di Gedung Utama DPRD Kaltim.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, didampingi Wakil Ketua III Yenni Eviliana, Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman, serta Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni yang hadir mewakili Gubernur. Turut hadir unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, tenaga ahli, dan undangan lainnya.

Ekti Imanuel menyampaikan bahwa setelah seluruh fraksi—Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, PAN-NasDem, PKS, dan Demokrat-PPP—menyampaikan pandangan umum pada paripurna sebelumnya, tahap berikutnya adalah mendengarkan jawaban resmi dari Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Selanjutnya, sesuai tata tertib DPRD Kaltim, pembahasan Raperda APBD 2026 akan dilakukan secara cermat dan mendalam oleh Badan Anggaran bersama TAPD,” jelas Ekti.

Ia menambahkan bahwa hasil pembahasan tersebut akan menjadi bahan laporan kerja Badan Anggaran yang akan dibacakan pada paripurna berikutnya.

Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, mewakili Gubernur, menyampaikan jawaban terhadap seluruh catatan fraksi. Ia menegaskan bahwa sebagian besar pandangan fraksi menyoroti isu penurunan drastis Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Penurunan TKD tersebut menyebabkan proyeksi APBD 2026 turun menjadi Rp15,15 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp21,74 triliun, atau berkurang Rp6,59 triliun.

Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi atas masukan fraksi dan memastikan pemprov akan menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kondisi fiskal terbaru.

“Kami memastikan rancangan APBD 2026 dapat ditetapkan tepat waktu agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat Kaltim,” tegas Sri Wahyuni.

Ia menambahkan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen menjaga kualitas belanja, meningkatkan pendapatan daerah, dan mengoptimalkan perencanaan agar program prioritas tidak terganggu oleh penurunan dana transfer. (IA/ADV/DPRDKaltim)

6085768219885996691-min

TOPIK TERKAIT

BERITA UTAMA

REKOMENDASI

TEKNOLOGI

TERPOPULER

HIBURAN

bannera

POLITIK