SINTESANEWS.ID – Pemkab Kukar menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi dengan meluncurkan program Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

MCP merupakan langkah proaktif yang diadopsi oleh KPK RI untuk mencegah praktek korupsi dengan melakukan intervensi dan pemantauan secara berkala.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kukar, Ahyani Fadianur Diani, menjelaskan bahwa tahapan awal program ini melibatkan evaluasi terhadap kegiatan yang berpotensi memengaruhi masyarakat secara langsung.

“Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, termasuk kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat yang sudah kami telaah,” ujarnya, Senin (29/4/2024).

Menurut Ahyani, langkah pertama yang akan dilakukan adalah menyusun daftar kegiatan serta mengevaluasi persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat masuk dalam program MCP KPK.

“Kemudian, kami akan mengajukan usulan kepada Bupati Kukar untuk menetapkan kegiatan-kegiatan tersebut dengan Surat Keputusan. Batas minimum kegiatan untuk masuk ke MCP KPK adalah 10, dan saat ini kami telah menyiapkan sekitar 16 kegiatan,” tambahnya.

Ahyani juga mengajak partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program ini.

“Kami berharap partisipasi dari masyarakat dalam proses pemantauan dan evaluasi. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk memastikan keberhasilan program ini,” tegasnya.

Dengan melibatkan partisipasi publik yang aktif, Pemkab Kukar optimis bahwa program MCP KPK akan menjadi alat efektif dalam pencegahan korupsi di tingkat lokal, serta memberikan dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kukar. (ir/ar)