SINTESANEWS.ID- DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong Pemerintah Provinsi untuk memperkuat kolaborasi antara perusahaan daerah (Perusda), pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat.

Langkah ini dinilai penting untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan dan peluang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, mengatakan bahwa pemberdayaan UMKM lokal harus menjadi prioritas agar mereka dapat terlibat aktif dalam rantai pasok pembangunan yang tengah berlangsung.

“Persiapan menuju IKN membutuhkan kesiapan jangka panjang. Perusda dapat memainkan peran sebagai fasilitator agar UMKM bisa berkembang dan bersaing,” kata Sigit saat ditemui pada Senin (21/4/2025).

Menurutnya, potensi ekonomi lokal perlu terus didorong melalui berbagai bentuk sinergi. Selain itu, DPRD juga mencermati pentingnya diversifikasi sumber pendapatan daerah agar tidak terlalu bergantung pada sektor tertentu, seperti pajak.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2023 mencapai sekitar Rp7,9 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor pajak.

“Kami mendorong kesadaran masyarakat untuk terus taat pajak. Namun, pemerintah juga harus aktif mengembangkan sektor-sektor lain yang potensial, termasuk ekonomi kreatif dan digital,” jelasnya.

Sigit menambahkan bahwa digitalisasi dapat menjadi alat strategis dalam mendukung UMKM, baik melalui peningkatan literasi digital maupun kemudahan akses terhadap layanan dan informasi.

“Dengan pendekatan ini, Kaltim bukan hanya akan dikenal sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya. (Adv)