SINTESANEWS.ID – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap Program Pendidikan Gratis atau “Gratispol” yang menjadi salah satu janji utama Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Rudy Mas’ud dan Seno Aji.

Ia menilai, program unggulan tersebut harus dikawal ketat agar benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

“Gratispol adalah bentuk investasi pemerintah untuk masa depan generasi muda Kaltim. Kami mendukung penuh, tapi pelaksanaannya harus benar-benar diawasi agar tepat sasaran,” ujar Ananda, Senin (5/5/2025).

Program Gratispol tercantum dalam prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang saat ini tengah disusun. DPRD, kata Ananda, akan memastikan sinergi antara legislatif, eksekutif, dan pemangku kepentingan di sektor pendidikan berjalan efektif.

Meski mendapat dukungan, program ini juga memunculkan kritik, terutama soal pembatasan usia penerima beasiswa: maksimal 21 tahun untuk jenjang S1, 35 tahun untuk S2, dan 40 tahun untuk S3. Sejumlah pihak menilai kebijakan ini tidak sepenuhnya inklusif dan bisa mengabaikan kebutuhan kelompok tertentu.

Ananda menyatakan pihaknya terbuka terhadap evaluasi. “Kita lihat dulu bagaimana pelaksanaannya. Jika dalam perjalanan ada yang perlu disesuaikan, termasuk soal usia, kita bisa evaluasi bersama. Kebijakan publik seharusnya adaptif,” katanya.

Lebih lanjut, DPRD Kaltim akan berperan aktif dalam mengawasi anggaran dan mendorong transparansi data penerima. Ananda mengingatkan agar tidak ada penyimpangan dalam distribusi bantuan pendidikan, termasuk potensi diskriminasi.

Ia juga mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya program ini. “Laporkan jika ada kejanggalan. Keterlibatan masyarakat akan memperkuat integritas program ini,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut. (Adv)