SINTESANEWS.ID- Dugaan pencemaran limbah yang mencemari wilayah pesisir Marangkayu mengundang reaksi cepat dari DPRD Kukar. Namun alih-alih gegabah, DPRD memilih jalur koordinasi formal dengan pihak DPRD Bontang agar langkah mereka mendapat legitimasi penuh.

Plt Ketua DPRD Kukar, Junadi, menyebut bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pertemuan tatap muka dengan anggota DPRD Bontang.

“Saya ingin minta izin langsung, supaya lebih elok. Kita tidak bisa masuk ke rumah orang tanpa mengetuk pintunya dulu,” ucap Junadi, pada Rabu (07/05/2025).

Tujuan dari pertemuan ini ialah untuk meminta fasilitasi RDP antara DPRD Bontang dengan perusahaan yang diduga membuang limbah ke wilayah Kukar. Dalam forum itu, DPRD Kukar juga akan hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Marangkayu.

Junadi mengungkapkan bahwa laporan dari nelayan datang melalui anggota DPRD Kukar Dapil Marangkayu.

“Mereka langsung minta sidak, tapi saya bilang kita harus administrasi dulu. Ini menyangkut wilayah dan etika pemerintahan,” katanya.

Koordinasi ini bukan hanya soal aturan, tetapi juga menjaga hubungan baik antar daerah. “Jangan sampai seperti kasus lain, di mana daerah merasa dilangkahi. Kita ingin ini ditangani bersama,” jelasnya.

Selain koordinasi legislatif, Junadi juga mendorong agar dinas teknis di masing-masing daerah turut aktif.

“Ketika nanti disepakati untuk turun lapangan, DLHK Kukar wajib ikut. Ini demi objektivitas penilaian,” tegasnya.

Ia berharap penyelesaian masalah ini bisa menjadi contoh penanganan lintas wilayah yang rapi dan berpihak pada masyarakat.

“Yang utama adalah bagaimana hak nelayan kita dilindungi dan lingkungan tetap terjaga,” tutupnya. (Adv/fi)