Home » Daerah » Kutai Kartanegara » DPMD Kukar: Pemerintah Desa Tuntas Realisasi Dana Desa 2023

DPMD Kukar: Pemerintah Desa Tuntas Realisasi Dana Desa 2023

Kamis,4 Januari 2024 06:33WIB

Bagikan : Array
Suasana Ngapeh Hambat dalam Rangka Evaluasi pelaksanaan APBD 2023 dan Persiapan APBD tahun 2024 (Sintesa News/In).

SINTESANEWS.ID – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa pemerintah desa di daerahnya telah menuntaskan realisasi dana desa tahun 2023. Hal ini disampaikan dalam rapat evaluasi pelaksanaan APBD 2023 dan persiapan APBD 2024 di Gedung Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Selasa (2/1/2024).

“Dana alokasi desa, ADD ini juga sudah terealisasi di tanggal 20 Desember alhamdulillah dari teman-teman BPKAD sudah sangat membantu sudah terlaksana dan sudah tersampaikan kepada Desa,” kata Arianto.

Selain ADD, Arianto juga mengatakan bahwa bagi hasil pajak dan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) juga sudah terealisasi 100 persen. Ia menilai bahwa pengelolaan keuangan desa di Kukar berjalan dengan baik dan transparan.

Namun, Arianto juga mengingatkan bahwa masih ada kegiatan yang belum selesai dan terus dikawal terkait dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) yang ditargetkan selesai pada Maret 2024.

“Dilaksanakan paling lambat bulan Maret mulai pelaksanaan sampai SPJ-nya yang akan kami kawal,” ujarnya.

Arianto juga berharap agar pemerintah desa dapat segera menyelesaikan proses penginputan online APBDES 2024 yang sudah ditetapkan pada 31 Desember 2023. Ia juga mengungkapkan keinginannya agar peran Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan pihak terkait dapat menerima gaji dan tunjangan mereka di bulan Januari seperti halnya PNS.

“Keinginan kami agar peran Kepala Desa, perangkat Desa BPD dan pihak terkait itu juga bisa menerima gaji Silpa tunjangan mereka di bulan Januari seperti halnya kita di PNS,” tuturnya.(Indirwan).

6085768219885996691-min

TOPIK TERKAIT

BERITA UTAMA

REKOMENDASI

cb69ca3e-61d6-4002-8894-a924a9d8e08a

TEKNOLOGI

TERPOPULER

HIBURAN

bannera

POLITIK