SINTESANEWS.ID – Banjir yang terus berulang di sejumlah titik di Kota Samarinda mendapat sorotan tajam dari DPRD Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, menilai upaya normalisasi sungai yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda belum menyentuh akar persoalan dan masih bersifat parsial.
Menurut Andi, proyek-proyek normalisasi sungai yang saat ini berjalan cenderung terfokus pada bagian-bagian tertentu saja, sementara kawasan strategis lain seperti hilir Sungai Mahakam di sekitar Jembatan Mahakam justru luput dari perhatian.
Padahal, daerah ini kerap menjadi salah satu titik langganan banjir setiap hujan deras mengguyur Kota Tepian.
“Normalisasi jangan hanya fokus di bagian tertentu saja. Kawasan dekat Jembatan Mahakam juga harus menjadi prioritas karena sering menjadi penyebab genangan,” tegas Andi, Rabu (14/5/2025).
Andi menyebut bahwa kebijakan penanganan banjir seharusnya tidak bersifat simbolis atau sekadar proyek jangka pendek.
Ia menekankan perlunya kajian komprehensif terhadap sistem drainase, sedimentasi sungai, serta tata ruang kota yang semakin padat.
“Masalah banjir ini bukan sekadar soal membersihkan sungai. Ada faktor perizinan tata bangunan, alih fungsi lahan, serta manajemen air hujan yang tidak terintegrasi. Semua itu harus dibenahi bersamaan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar proyek-proyek infrastruktur yang bertujuan mengendalikan banjir tidak dijadikan alat pencitraan politik. Menurutnya, masyarakat sudah cukup menderita dengan banjir tahunan dan mengharapkan solusi nyata yang berkelanjutan.
“Warga butuh kepastian, bukan janji. Kita butuh penanganan yang tidak hanya terlihat di permukaan, tapi juga menyasar ke sistem pendukungnya. Jangan tunggu sampai air masuk rumah baru sibuk cari solusi,” katanya.
Selain itu, Andi mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas proyek-proyek normalisasi yang sudah dilaksanakan dalam lima tahun terakhir. Ia meminta agar pemerintah kota menyampaikan laporan secara terbuka mengenai capaian dan kendala yang dihadapi.
“Transparansi penting agar masyarakat tahu sejauh mana anggaran publik dimanfaatkan dan seberapa besar dampaknya bagi pengurangan risiko banjir,” ujarnya.
Legislator dari Fraksi Gerindra ini juga mendesak agar pemerintah provinsi turut turun tangan dengan memberikan dukungan teknis dan anggaran untuk menyempurnakan sistem pengendalian banjir di ibu kota provinsi tersebut.
“Pemprov tidak boleh lepas tangan. Samarinda adalah wajah Kaltim. Kalau terus tergenang setiap musim hujan, itu menunjukkan kegagalan kita bersama dalam perencanaan kota,” pungkasnya.(Adv)
