SINTESANEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menyoroti lemahnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah. Minimnya sinergi dinilai menjadi salah satu penyebab mandeknya sejumlah agenda strategis.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menyampaikan bahwa kurangnya komunikasi terbuka antar-lembaga sering kali membuat pelaksanaan kebijakan tidak berjalan efektif, bahkan berpotensi tumpang tindih.

“Kalau tidak satu arah, bisa tumpang tindih. Tapi kalau sejalan, masyarakat yang akan merasakan manfaatnya langsung,” ujar Fuad saat ditemui, Rabu (11/6/2025).

Fuad menekankan bahwa DPRD bukan hanya bertugas melakukan pengawasan, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Sinergi antara dua unsur pemerintahan ini disebutnya krusial untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Ia mengungkapkan bahwa sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Salah satunya karena lemahnya integrasi perencanaan antar instansi.

“DPRD menaruh perhatian besar pada sektor-sektor mendasar ini. Kalau dikelola dengan sinergi yang kuat, hasilnya bisa jauh lebih maksimal,” tegasnya.

Lebih jauh, Fuad juga menyampaikan apresiasinya terhadap program-program unggulan yang diluncurkan Gubernur Kaltim.

Namun ia mengingatkan agar program tersebut tidak hanya berhenti di seremonial atau slogan, melainkan benar-benar diawasi agar tidak melenceng dari tujuan utama: meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Intinya kami siap mendukung, tapi tetap akan mengawal. Jangan sampai program yang bagus di atas kertas justru gagal di lapangan karena miskinnya koordinasi,” pungkasnya.(Adv)