SINTESANEWS.ID – DPRD Kalimantan Timur menyoroti kondisi ketenagakerjaan dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilai tidak manusiawi dan jauh dari standar profesional.
Penanganan tenaga kerja yang buruk disebut turut memicu perlambatan ekonomi di kawasan penyangga seperti Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Hartono Basuki, mengungkapkan bahwa ia melihat langsung kondisi pekerja di lapangan yang disebutnya “diperlakukan seperti romusha”. Para buruh diangkut menggunakan truk terbuka tanpa pengamanan layak, dan tidak mendapatkan fasilitas transportasi pulang usai bekerja.
“Perlakuan seperti ini tidak manusiawi. Mereka bekerja keras, tapi perlakuannya sangat tidak layak,” ujar Hartono, Senin (30/6/2025).
Selain itu, ia menyoroti lemahnya penerapan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta keterlambatan pembayaran upah yang terus berulang. Menurutnya, banyak kontraktor lokal dan pemula juga dirugikan akibat sistem pembayaran yang molor hingga 60 hari, jauh dari ketentuan normal 20–30 hari.
“Kondisi ini membuat kontraktor kewalahan. Evaluasi proyek juga hanya berbasis visual, bukan kualitas teknis yang mendalam,” tambahnya.
Hartono menilai, penurunan jumlah tenaga kerja di IKN belakangan ini juga berimbas pada perekonomian masyarakat sekitar. Sebelumnya, geliat ekonomi tumbuh dengan munculnya usaha kos-kosan dan warung makan. Namun kini, banyak usaha tutup dan pemiliknya kesulitan membayar cicilan bank.
“Hingga tahun lalu, jumlah pekerja bisa mencapai 14 ribu orang. Sekarang banyak kos dan warung kosong. Pertumbuhan ekonomi melambat, dan ini menimbulkan masalah baru,” katanya.
Ia meminta pemerintah pusat mengevaluasi ulang skema distribusi tenaga kerja dan sistem pembayaran proyek, agar dampak sosial-ekonomi tidak diabaikan dalam pembangunan IKN.
“Pembangunan IKN jangan hanya dilihat dari beton dan gedung yang berdiri. Ada masyarakat di sekitarnya yang juga perlu diperhatikan. Jangan sampai mimpi besar ini justru menyisakan luka,” pungkas Hartono.(Adv)
