SINTESANEWS.ID – Banjir besar yang kembali melanda Samarinda, khususnya di Kecamatan Loa Janan Ilir dan Jalan HM Rifadin, memicu DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera menyiapkan solusi jangka panjang dan sistemik.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyatakan banjir yang mengakibatkan putusnya akses jalan utama, kemacetan parah, serta pengaktifan dapur umum bukan sekadar akibat curah hujan tinggi, melainkan juga dampak dari faktor struktural, termasuk aktivitas pertambangan di daerah hulu.

“Curah hujan memang tinggi, tapi kita tidak bisa mengabaikan aktivitas tambang di hulu yang memperbesar debit air. Samarinda berada di daerah aliran sungai, sehingga air dari luar kota masuk sangat besar,” jelas Darlis, Jumat 4 Juli 2025.

Menurutnya, penanganan banjir tidak boleh lagi dilakukan secara reaktif. Pemprov harus mengevaluasi secara menyeluruh sistem drainase, alih fungsi lahan, dan tata kelola izin tambang yang berdampak pada lingkungan.

“Kondisi ini bukan hanya persoalan Pemerintah Kota Samarinda, tetapi tanggung jawab bersama. Pemprov harus menjadikan ini prioritas karena dampaknya luas ke berbagai daerah,” tegas Darlis.

Politisi PAN ini juga menegaskan, sebagai ibu kota provinsi, Samarinda wajib memiliki sistem tanggul banjir yang tangguh dan mampu mengantisipasi limpahan air dari wilayah sekitar.

“Kalau semua daerah sekitar hujan deras, Samarinda menjadi muara air. Maka, antisipasi dan sistem penanggulangan yang luar biasa harus disiapkan,” pungkasnya.(Adv)