SINTESANEWS.ID – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, mendesak aparat penegak hukum agar tak berhenti pada penindakan pelaku lapangan dalam kasus tambang ilegal di kawasan hutan Universitas Mulawarman (KHDTK Unmul).

Ia menilai, penyelidikan harus menyasar hingga aktor intelektual, pemberi modal, serta korporasi yang diduga terlibat dalam praktik pertambangan tanpa izin.

“Sering kali hukum hanya menyentuh pelaku kecil. Kalau ada bukti jelas yang mengarah ke perusahaan atau pendana, maka harus ditindak juga,” tegas Sarkowi usai mengikuti rapat koordinasi bersama pihak terkait, Kamis (12/6/2025).

Menurutnya, salah satu kelemahan dalam penegakan hukum di sektor lingkungan dan pertambangan adalah keberanian untuk menyentuh aktor besar di balik layar. Padahal, dampak kerusakan yang ditimbulkan tidak kecil dan mengancam keberlanjutan kawasan konservasi pendidikan seperti KHDTK.

“Yang penting sekarang adalah keberanian untuk menindak para perencana, pemberi modal, hingga entitas bisnis yang bermain di belakang praktik ilegal ini,” tambahnya.

Sarkowi juga menyatakan bahwa DPRD akan terus mengawal proses hukum yang tengah berlangsung. Ia berharap penyelidikan dapat berjalan transparan dan hasilnya disampaikan ke publik agar tidak menimbulkan spekulasi.

“Kalau bukti sudah kuat, jalankan saja proses hukum tanpa kompromi. Ini demi keadilan dan kelestarian lingkungan kita,” tegas politisi Partai Golkar itu.

DPRD sebelumnya telah menggelar rapat bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menindaklanjuti aktivitas tambang ilegal di KHDTK Unmul. Dalam pertemuan itu, pihak Polda Kaltim dijadwalkan memberikan pemaparan perkembangan kasus dalam dua pekan.

Meski hingga kini belum ada pengumuman resmi, Sarkowi menyatakan masih memberikan ruang karena proses hukum memang membutuhkan waktu.

“Semuanya butuh waktu dan proses. Tapi saya percaya aparat tengah bekerja maksimal,” pungkasnya.(Adv)