SINTESANEWS.ID – Perhatian terhadap pemerataan mutu pendidikan di wilayah pedalaman hingga kecamatan-kecamatan kembali menjadi sorotan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Kali ini datang dari Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Sopan Sopian, yang menyuarakan pentingnya memberikan apresiasi kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan di setiap kecamatan.
Dalam keterangannya pada Jumat (25/7/2025), Sopan menyampaikan bahwa UPTD memiliki peran strategis sebagai koordinator lapangan yang menjembatani kebutuhan dan realitas di sekolah-sekolah dengan kebijakan di tingkat kabupaten. Menurutnya, keberadaan mereka tidak bisa dipandang sebelah mata.
“Kami mendengar langsung keluhan dari para UPTD ini. Mereka menginginkan kejelasan status dan dukungan dalam bentuk tunjangan sebagai apresiasi atas tanggung jawab mereka sebagai koordinator wilayah pendidikan di kecamatan,” ungkapnya.
Sopan menilai, kerja UPTD sangat vital dalam menjaga mutu layanan pendidikan. Mereka tidak hanya mengkoordinasikan kegiatan sekolah, tetapi juga aktif dalam pemantauan sarana-prasarana serta pelaporan berbagai isu pendidikan ke Dinas Pendidikan dan DPRD.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa mutu pendidikan di Kukar sejatinya tercermin dari kualitas layanan dasar yang diterima siswa di sekolah. Jika kualitas ini buruk, maka menurutnya hal itu akan mencoreng komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan sumber daya manusia.
“Wajah pendidikan kita adalah wajah Kukar. Kalau layanan dan sarana-prasarana di sekolah tidak baik, maka itu akan mencederai visi-misi Bupati kita dalam membangun SDM yang unggul,” tegasnya.
Bagi Sopan, pemberian tunjangan bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi juga upaya untuk mendorong kinerja UPTD agar semakin optimal dalam menjalankan fungsinya. Ia menyadari bahwa pekerjaan mereka kerap dilakukan dalam keterbatasan fasilitas dan beban administratif yang cukup tinggi.
Ia berharap agar perhatian terhadap peran tenaga UPTD bisa menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan sektor pendidikan, baik dari sisi anggaran maupun kebijakan yang berpihak kepada tenaga koordinatif di lapangan.
“Ini supaya kinerja mereka bisa maksimal, terutama dalam mengumpulkan dan menyampaikan data yang sangat penting untuk perumusan kebijakan pendidikan,” ujarnya menutup.(Adv/fi)
