SINTESANEWS.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan pentingnya peran pengawasan yang dijalankan oleh legislatif terhadap jalannya pembangunan daerah.
Menurutnya, pengawasan itu harus dilakukan dari level terkecil di masyarakat hingga tingkat kabupaten.
“Fungsi kontrol dari DPRD juga harus tetap berjalan. Pembangunan di Kukar harus dikontrol dengan baik, mulai dari tingkatan paling bawah seperti RT dan kepala keluarga, sampai ke desa, kecamatan, hingga kabupaten,” tegas Yani, Kamis (07/08/2025).
Dalam pandangannya, pengawasan anggaran bukan semata-mata soal prosedur, tapi lebih pada upaya memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Seluruh kegiatan yang menggunakan dana APBD, sekecil apa pun, bahkan satu rupiah, harus dikontrol agar penggunaannya betul-betul bermanfaat bagi rakyat. Itu intinya,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan tidak ada dana publik yang disia-siakan atau salah sasaran.
Pengawasan yang ketat, menurutnya, juga akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan.
“Jika pemerintah kabupaten punya visi-misi, maka itu harus dijalankan. Tidak bisa hanya menjadi dokumen. Intinya adalah kerja, dan kerja itu harus dilakukan bersama, dengan semangat gotong royong,” tambahnya.
Ahmad Yani menekankan bahwa pengawasan yang efektif tidak hanya dilakukan dari ruang rapat, tetapi juga lewat interaksi langsung dengan masyarakat di lapangan.
Kunjungan kerja, reses, dan dialog warga menjadi sarana penting untuk menyerap aspirasi sekaligus mengawasi pelaksanaan program pemerintah.
“Semangat gotong royong itu tidak bisa jalan sendiri. Kita butuh keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat, untuk memastikan semua berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Ia berharap ke depan, fungsi kontrol DPRD dapat terus diperkuat dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
“Karena pembangunan yang sehat hanya bisa terwujud dengan akuntabilitas yang tinggi,” jelasnya.
Yani menyampaikan bahwa DPRD Kukar akan tetap konsisten menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah daerah demi terwujudnya Kukar yang adil dan sejahtera. (Adv/fi)
