SINTESANEWS.ID- Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, meminta aparat penegak hukum bersikap transparan dan serius dalam mengusut tuntas dugaan aktivitas tambang ilegal di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman. Ia menegaskan, kasus ini tidak boleh berhenti di pelaku lapangan semata.

“Penegakan hukum harus menyasar seluruh pihak yang terlibat, termasuk aktor intelektualnya. Ini tuntutan publik yang tidak bisa diabaikan,” kata Ananda dalam rapat gabungan lintas komisi di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (5/5/2025).

Rapat ini melibatkan perwakilan Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP, serta unsur pimpinan dan mahasiswa Fakultas Kehutanan Unmul. Agenda utama membahas langkah konkret untuk melindungi kawasan konservasi tersebut dari perusakan.

KHDTK Unmul yang seharusnya menjadi laboratorium alam dan zona konservasi kini terancam oleh dugaan pertambangan ilegal. DPRD menilai kejadian ini sebagai alarm serius atas lemahnya pengawasan dan tata kelola kawasan hutan.

“KHDTK bukan hanya milik kampus, tapi juga aset ekologis Kaltim yang harus dijaga bersama. Jika ini dibiarkan, artinya kita gagal melindungi masa depan lingkungan dan generasi akademik,” ujar Ananda.

Ia memastikan DPRD Kaltim akan mengawal kasus ini, baik melalui dukungan kebijakan, pengawasan, maupun tekanan politik. DPRD juga mendorong pemerintah daerah memperketat perizinan tambang dan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ilegal di kawasan hutan.

Sementara itu, pihak Universitas Mulawarman meminta kepastian hukum dan perlindungan atas aset akademik mereka yang selama ini digunakan untuk riset dan konservasi. (Adv)