SINTESANEWS.ID – Kalimantan Timur (Kaltim) terus menjadi magnet bagi investor baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengingatkan pemerintah daerah untuk tetap waspada dan tidak terbuai oleh derasnya arus investasi yang masuk.
Dalam pernyataannya, Ananda menegaskan bahwa pembangunan di Benua Etam harus mengedepankan kepentingan masyarakat serta prinsip transparansi dan keterbukaan.
“Kami mendukung investasi, tapi bukan berarti mengabaikan hak rakyat. Jangan sampai mereka yang terdampak justru tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan,” ujarnya, Minggu (25/5/2025).
Menurut Ananda, investasi yang masuk harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal, bukan sekadar memperkaya segelintir pihak atau mengorbankan lingkungan hidup.
Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar investasi berjalan beriringan dengan perlindungan sosial dan lingkungan.
“Kita tidak ingin investasi yang hanya membawa dampak ekonomi jangka pendek tapi mengorbankan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang,” katanya.
Selain itu, Ananda meminta pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek investasi.
Hal ini penting agar aspirasi dan keluhan warga dapat terakomodasi dengan baik, sekaligus mencegah potensi konflik sosial.
Ia juga mengingatkan pentingnya penerapan prinsip corporate social responsibility (CSR) dari para investor untuk memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
Ananda menilai DPRD memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya investasi di Kaltim, terutama dengan melakukan pengawasan dan memastikan kebijakan yang diterapkan berpihak pada masyarakat luas.
“DPRD akan terus aktif memantau dan mendorong pemerintah agar proses investasi berjalan transparan dan inklusif, serta menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi warga Kaltim,” pungkasnya.(Adv)
