Home » Politik » Nasional » Indonesia masih Dibanjiri Barang Impor, Jokowi: Beli Produk Dalam Negeri

Indonesia masih Dibanjiri Barang Impor, Jokowi: Beli Produk Dalam Negeri

Selasa,29 Maret 2022 08:52WIB

Bagikan :
Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah daerah dan kementerian menekan impor barang dan jasa. (Sekretariat Negara)

Bali, sintesanews.id – Presiden Joko Widodo meluapkan amarahnya di hadapan para kepala daerah terkait pengadaan barang dan jasa di Indonesia yang umumnya didatangkan dari luar negeri.

Jokowi juga menyinggung beberapa lembaga negara, seperti kepolisian dan kementerian, yang masih mengandalkan pemenuhan kebutuhan dari impor.

Ia mencontohkan CCTV, seragam kepolisian, tempat tidur rumah sakit, buku catatan sekolah, dan alat kesehatan yang berasal dari barang-barang impor.

“Apa-apaan ini? Dipikir kita negara belum bisa buat semua yang ada itu,” tegasnya sebagaimana dikutip sintesanews.di dari Channel YouTube Sekretariat Negara, Selasa (29/3/2022).

Jokowi menjelaskan, realisasi pengadaan barang dan jasa di dalam negeri sejauh ini baru mencapai Rp 214 triliun. Angka ini setara dengan 14 persen dari total anggaran sebesar Rp 1.481 triliun.

Dia menyebutkan, anggaran untuk pengadaan barang dan jasa tahun ini sangat besar. Rinciannya, anggaran pusat Rp 526 triliun, daerah Rp 535 triliun, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rp 420 triliun.

Anggaran tersebut dinilainya sangat besar. Bahkan lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Ini kalau digunakan 40 persen saja, maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Ia melanjutkan, kementerian dan BUMN tak perlu sibuk mencari investor untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Perekonomian RI otomatis akan tumbuh jika seluruh anggaran pengadaan barang dan jasa digunakan untuk membeli produk para pelaku UMKM di Tanah Air.

Bahkan, kata dia, pemerintah tidak perlu mencari investor untuk mendongkrak perekonomian nasional. Namun, pemerintah harus konsisten membeli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, dan UMKM. “Bodoh sekali kalau tidak lakukan ini,” imbuhnya.

Jokowi menginstruksikan Kementerian Keuangan serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi proses belanja yang dilakukan oleh kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN. (*)

Penulis: Halimatu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

6085768219885996691-min

TOPIK TERKAIT

BERITA UTAMA

REKOMENDASI

3474362364620514386-min

TEKNOLOGI

TERPOPULER

HIBURAN

bannera

POLITIK