SINTESANEWS.ID – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, menilai bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah, khususnya di Kaltim, perlu dilakukan dengan penyesuaian.

Ia menyoroti perbedaan harga bahan pokok antara daerah dan pusat sebagai tantangan utama dalam penerapan program tersebut.

“Program ini positif, tapi perlu penyesuaian karena harga bahan pokok di Kaltim lebih tinggi dibanding daerah lain, khususnya Pulau Jawa,” ujar Andi.

Menurutnya, MBG masih dalam tahap uji coba di berbagai daerah di Indonesia, dan hasilnya menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran tidak bisa disamaratakan.

Oleh karena itu, ia mendorong agar program ini dirancang dengan skema yang realistis dan sesuai dengan kondisi lokal.

“Eksekusinya harus baik agar bisa diterima seluruh siswa, terutama di Kaltim. Tidak bisa asal tiru konsep dari pusat,” tegasnya.

Andi menambahkan, untuk menjamin keberhasilan program ini, Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana utama harus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini penting untuk menyusun skema pelaksanaan yang tepat dan efisien.

“Kita masih perlu waktu dan penyesuaian untuk menciptakan kualitas pelaksanaan yang baik dan merata,” katanya.

Ia berharap, melalui koordinasi yang kuat dan perencanaan matang, program MBG bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh siswa di Kalimantan Timur. (Adv)