SINTESANEWS.ID – Proyek normalisasi sungai yang tengah digencarkan Pemerintah Kota Samarinda dinilai belum menyentuh persoalan mendasar banjir yang kerap melanda kota ini.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, menilai penanganan yang hanya menyasar sebagian aliran sungai akan menghasilkan dampak yang minim.
“Kalau hanya sebagian aliran sungai yang dinormalisasi, maka hasilnya tidak akan maksimal,” ujar Andi, politisi Partai Golkar, Rabu (14/5/2025).
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pengendalian banjir sangat bergantung pada penanganan menyeluruh, termasuk wilayah hilir yang kerap diabaikan.
Menurutnya, kawasan hilir sungai—yang berada di elevasi lebih rendah—justru menjadi titik kritis dalam sistem aliran air. Jika wilayah ini tidak ditata dengan baik, maka upaya perbaikan di hulu menjadi sia-sia.
“Kita harus melihat sungai secara utuh. Percuma memperbaiki hulu jika hilirnya dibiarkan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pendekatan teknis dalam normalisasi harus berbasis kajian hidrologi yang mempertimbangkan kondisi topografi dan arus air secara menyeluruh.
Andi juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap proyek normalisasi yang terlalu terpusat pada kawasan permukiman elite atau yang mudah dijangkau secara visual oleh publik. Sementara kawasan padat penduduk yang lebih rawan justru kerap diabaikan.
“Pemerintah harus adil. Jangan karena satu kawasan strategis secara politik lalu diprioritaskan, sementara warga di pinggiran kota terus kebanjiran,” ujarnya.
Ia mendesak agar ada audit menyeluruh terhadap arah dan pelaksanaan proyek-proyek pengendalian banjir.
Lebih jauh, Andi meminta agar perencanaan penanggulangan banjir ke depan melibatkan para pakar dan akademisi lokal. Ia meyakini, banyak tenaga ahli di Samarinda dan Kaltim yang dapat membantu merancang solusi jangka panjang berbasis data ilmiah.
“Jangan hanya mengandalkan proyek infrastruktur. Perlu sinergi antara teknologi, kebijakan tata ruang, dan partisipasi masyarakat,” katanya.
Sebagai legislator yang juga aktif memantau isu lingkungan dan infrastruktur, Andi menegaskan bahwa pengendalian banjir adalah tanggung jawab bersama lintas sektor. Ia pun mendukung pembentukan tim koordinasi khusus antara pemkot, pemprov, dan DPRD.
“Kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Pemerintah kota, provinsi, dan DPRD harus duduk satu meja dan menyusun roadmap pengendalian banjir Samarinda secara jangka panjang,” pungkasnya.(Adv)
