SINTESANEWS.ID – Kondisi jalan provinsi di Kalimantan Timur semakin memprihatinkan menjelang musim hujan. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan perlunya arah kebijakan dan alokasi anggaran yang jelas untuk pemeliharaan infrastruktur jalan agar kerusakan tidak bertambah parah.
Pernyataan tersebut disampaikan Subandi usai rapat dengar pendapat dengan UPTD Wilayah II Dinas PUPR-PERA Kaltim, Senin (19/5/2025). Dalam forum itu, berbagai kendala teknis dan non-teknis, termasuk keterbatasan anggaran dan peralatan, menjadi sorotan utama.
“Dari anggaran Rp28 miliar, hampir Rp10 miliar habis hanya untuk BBM, sisanya harus dibagi untuk tiga kabupaten. Ini sangat tidak cukup untuk pemeliharaan jalan lintas kabupaten,” ujar Subandi.
Selain masalah dana, kekurangan alat berat dan SDM menjadi hambatan signifikan yang memperlambat perbaikan jalan. Banyak pekerjaan yang akhirnya dilakukan secara swa kelola, sehingga kurang efektif.
Subandi mengingatkan pentingnya tindakan preventif sebelum kerusakan bertambah parah, terutama saat musim hujan yang rawan memperburuk kondisi jalan.
“Jalan yang rusak bisa membahayakan pengguna dan menghambat aktivitas ekonomi. Peningkatan anggaran dan program jangka panjang sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Politikus PKS ini juga menyoroti proyek strategis Jalan Ring Road IV yang menghubungkan Samarinda dengan Bandara APT Pranoto. Meski pembebasan lahan sudah selesai, proyek ini belum berjalan akibat keterbatasan anggaran dan perubahan prioritas pembangunan.
“Jika proyek ini terealisasi, kemacetan menuju bandara bisa berkurang drastis,” kata Subandi.
Ia juga mengingatkan perlunya penanganan segera untuk Jalan H.A.M Rifaddin, jalur vital penghubung Samarinda dengan Kutai Kartanegara dan Balikpapan, demi mendukung aktivitas ekonomi dan logistik.
Subandi turut menanggapi keluhan warga Loa Bakung soal lalu lintas truk bertonase besar yang melewati jalan lingkungan Jakarta. Ia mengusulkan pengalihan kendaraan berat ke jalur alternatif agar keselamatan dan kenyamanan warga terjaga.
“Kami ingin keselamatan warga jadi prioritas utama,” ujarnya.
Untuk jalan nasional, DPRD Kaltim terus menjalin komunikasi intensif dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) agar ada keselarasan program penanganan antara pusat dan daerah.
“Koordinasi ini penting agar penanganan jalan nasional yang rusak mendapat perhatian segera,” pungkas Subandi.(Adv)
