SINTESANEWS.ID — Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, memastikan bahwa kemampuan keuangan daerah pada APBD 2026 masih mencukupi untuk menjalankan program unggulan Gratispol, meskipun kebutuhan anggarannya meningkat tajam. Kenaikan anggaran yang sebelumnya berkisar Rp200 miliar dan kini melonjak menjadi sekitar Rp1,4 triliun, disebut tidak akan mengganggu keberlangsungan program tersebut.
Hasanuddin Mas’ud—yang akrab disapa Hamas, menegaskan bahwa meskipun pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah provinsi tetap berkomitmen menjaga layanan dasar untuk masyarakat. Terutama sektor pendidikan dan kesehatan yang kini terintegrasi dalam skema layanan Gratispol.
Ia mengungkapkan bahwa kesiapan fiskal untuk menopang program itu telah disiapkan sejak awal pembahasan anggaran. Menurutnya, pemerintah daerah telah menghitung secara cermat proyeksi pendapatan dan kebutuhan belanja sehingga peningkatan anggaran Gratispol tidak menimbulkan lonjakan beban yang tidak terkendali.
“Pemerintah tetap optimis. Gratispol adalah salah satu prioritas dan kami akan mengawalnya,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah provinsi telah menyusun KUA–PPAS APBD Kaltim dengan nilai Rp21,3 triliun. Namun revisi proyeksi pendapatan akibat turunnya TKD membuat estimasi APBD 2026 terkoreksi menjadi sekitar Rp15 triliun. Penyesuaian tersebut memaksa pemerintah dan DPRD bekerja lebih teliti dalam menyusun rencana belanja agar program prioritas tetap dapat berjalan.
Hamas menjelaskan bahwa DPRD akan mempercepat seluruh rangkaian pembahasan APBD agar proses penetapan anggaran dapat dilakukan sesuai jadwal. Paripurna pengesahan APBD 2026 dijadwalkan berlangsung pada akhir November 2025, sehingga pembahasan teknis perlu dipadatkan tanpa mengurangi kualitas pengkajiannya.
Menurutnya, proyeksi APBD tahun depan yang berada di kisaran Rp15 triliun masih sangat memadai untuk membiayai agenda strategis pemerintah daerah. Ia juga menepis rumor yang menyebutkan bahwa APBD Kaltim 2026 hanya berkisar Rp13 triliun.
“APBD kita berada di sekitar 15 sekian triliun,” tukasnya.
Dengan kepastian tersebut, DPRD berkomitmen memastikan bahwa pelayanan dasar, terutama yang menyangkut masyarakat luas, tidak terganggu sekalipun ruang fiskal daerah mengalami penyusutan. Program Gratispol pun dipastikan tetap menjadi prioritas yang terus dikawal hingga tahap pelaksanaan. (IA/ADV/DPRDKaltim)
