SINTESANEWS.ID — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan pentingnya investigasi terbuka dan independen terkait keluhan masyarakat atas kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diduga menyebabkan kerusakan kendaraan di wilayah Kaltim.
Menurut Ananda, komunikasi antara DPRD, Pemerintah Provinsi, dan pihak Pertamina Patra Niaga terus dilakukan secara intensif untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh.
Ia menyambut baik upaya awal Pertamina menunjuk bengkel gratis untuk pengecekan dan pergantian kerusakan, namun menegaskan bahwa akar masalah tetap harus dicari dan diselesaikan.
“Kami selalu berkomunikasi untuk memastikan kapan dan di mana bengkel gratis itu bisa mulai melayani warga. Tapi jangan sampai kita hanya puas dengan solusi perbaikan. Masalah utamanya apa, itu harus dicari dan dijelaskan,” kata Ananda, Senin (14/4/2025).
Ia menilai, penyelidikan internal yang dilakukan Pertamina melalui uji laboratorium sendiri belum cukup.
Untuk menjaga transparansi dan membangun kepercayaan publik, Ananda meminta adanya investigasi yang dilakukan oleh laboratorium independen.
“Kalau hari ini Pertamina sudah melakukan investigasi lewat uji lab mereka sendiri, kami meminta uji lab independen. Tujuannya agar publik juga tahu hasilnya, dan semua prosesnya berjalan terbuka,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ananda menyampaikan kekhawatiran bahwa tanpa investigasi menyeluruh, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan dan situasi akan semakin memburuk.
Ia berharap seluruh pihak terlibat secara serius, tidak hanya menyiapkan solusi jangka pendek.
“Masih ada masalah utama yang belum terungkap. Jangan sampai semua pihak saling curiga atau saling tuding. Kita harus pastikan penyebabnya jelas, dan ke depan tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi langkah awal dari pihak Pertamina Patra Niaga yang bersedia menunjuk bengkel rekanan untuk menampung keluhan masyarakat. Namun, menurutnya itu belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh.
Ananda berharap masalah ini bisa selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya, tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan transparansi bagi masyarakat yang terdampak.
“Jangan berlarut-larut. Warga sudah cukup dirugikan, sekarang saatnya semua pihak fokus pada solusi yang tuntas,” katanya. (Adv)
