SINTESANEWS.ID – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyoroti belum optimalnya kapasitas pendidikan di Kaltim, terutama terkait sarana dan prasarana (sapras) yang dinilai masih jauh dari memadai.
Ia meminta agar pemerintah di semua tingkatan tidak bersikap sektoral dan egois dalam menangani isu pendidikan.
“Kekurangan kita itu terutama pada sarana dan prasarana sekolah. Ada sekolah yang lingkungannya tidak lagi layak untuk proses belajar-mengajar,” ujar Darlis.
Menurutnya, permasalahan pendidikan di Kaltim tidak hanya sebatas infrastruktur, namun juga menyangkut keterbatasan ruang belajar, kurangnya tenaga pendidik usia produktif, hingga ketimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat melalui APBD dan APBN.
“Kalau setiap level pemerintahan masih berjalan sendiri-sendiri, jangan berharap pendidikan kita bisa maju,” tegasnya.
Darlis juga mengingatkan agar pemerintah provinsi tidak lepas tangan hanya karena pendidikan dasar berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
“Jangan karena pendidikan dasar itu urusan kabupaten/kota, lalu pemerintah provinsi abai. Harus ada kolaborasi lintas sektor,” katanya.
Ia turut menyoroti tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dalam sektor pendidikan, yang menunjukkan belum maksimalnya serapan anggaran di lapangan.
“Di satu sisi kebutuhan di lapangan tinggi, tapi di sisi lain masih ada SiLPA. Ini harus jadi perhatian bersama,” pungkasnya. (Adv)
