SINTESANEWS.ID – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Damayanti, menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto yang berupaya menurunkan biaya ibadah haji agar lebih murah dari Malaysia.
Ia menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk kepedulian negara terhadap umat dan respons terhadap keluhan panjang jemaah Indonesia.
“Tentu kami wakil rakyat menyambut baik keinginan Presiden,” ujar Damayanti kepada wartawan, Senin (5/5/2025).
Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim ini menanggapi keinginan pemerintah pusat menurunkan biaya naik haji dan membangun perkampungan haji di Mekkah guna menekan ongkos akomodasi.
Damayanti menyampaikan bahwa sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan haji, khususnya kinerja Badan Pengelola Haji (BP Haji) ke depan.
Ia menyoroti berbagai keluhan yang selama ini muncul dari masyarakat, mulai dari biaya tinggi hingga fasilitas yang tidak sebanding dengan harapan.
“Kita sudah terlalu sering mendengar keluhan masyarakat soal pelayanan haji yang tidak sebanding dengan biaya dan waktu tunggu yang begitu panjang. Ini menjadi catatan serius dan harus ada solusi struktural,” kata politisi PKB itu.
Untuk tahun 2025, biaya penyelenggaraan haji (BPIH) Indonesia mencapai Rp89,41 juta, dengan Bipih yang dibayarkan langsung oleh jemaah sebesar Rp55,43 juta.
Sebagai perbandingan, jemaah haji Malaysia dari kalangan berpendapatan rendah (B40) hanya membayar sekitar Rp36,3 juta, dan kalangan menengah (M40) sekitar Rp53 juta, berkat skema subsidi dari pemerintah.
Damayanti menilai bahwa perbandingan ini menunjukkan adanya ruang bagi Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan haji.
Ia berharap pemerintah dapat terus berinovasi dalam menekan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah.
Selain itu, Damayanti juga mengapresiasi rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Mekkah. Menurutnya, langkah ini dapat mengurangi biaya akomodasi dan memberikan kenyamanan lebih bagi jemaah.
“Jika perkampungan haji ini terwujud, tentu akan sangat membantu mengurangi biaya yang harus ditanggung jemaah,” tambahnya.
Damayanti juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji.
Ia berharap BP Haji dapat memberikan laporan yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan dana, agar masyarakat dapat memahami alokasi biaya yang dibebankan kepada mereka.
“Transparansi dalam pengelolaan dana sangat penting agar tidak ada kecurigaan di masyarakat. Kami akan terus mengawasi dan mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan biaya haji,” tegas Damayanti. (Adv)
