Home » Advertorial » DPRD Kaltim » DPRD Kaltim Desak OJK Bertindak atas Masalah Keuangan di Bankaltimtara

DPRD Kaltim Desak OJK Bertindak atas Masalah Keuangan di Bankaltimtara

Jumat,25 April 2025 06:49WIB

Bagikan : Array

SINTESANEWS.ID – DPRD Kalimantan Timur mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan klarifikasi sekaligus mengambil langkah tegas terkait serangkaian persoalan keuangan yang membelit Bank Kaltimtara.

Lembaga legislatif daerah itu menyoroti potensi kebocoran dana dan penyalahgunaan anggaran di bank milik daerah tersebut.

Wakil Ketua III DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menyatakan pihaknya telah memanggil OJK untuk membahas secara khusus masalah di Bank Kaltimtara.

Salah satu sorotan utama adalah kasus hilangnya dana nasabah CV Narayyan Gema Perkasa senilai Rp 300 juta yang kini tengah diproses secara hukum, serta kasus kredit fiktif di Cabang Balikpapan yang merugikan negara hingga Rp 15 miliar.

“Kita ingin memastikan kejadian seperti ini tidak terulang. Ini menyangkut uang rakyat, aset daerah, dan kredibilitas keuangan daerah,” ujar Yenni kepada wartawan, Kamis (25/4/2025).

Yenni menegaskan, Bank Kaltimtara seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dan penopang APBD, bukan justru menjadi beban karena masalah internal.

Ia juga meminta agar OJK memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap operasional bank tersebut.

“Bank ini harusnya jadi sumber pemasukan daerah. Kalau justru terjadi kebocoran dan penyalahgunaan, maka itu mencederai kepercayaan publik,” tegasnya.

DPRD Kaltim juga meminta agar seluruh proses penyelidikan atas dugaan pelanggaran di Bankaltimtara disampaikan secara terbuka kepada legislatif.

Menurut Yenni, transparansi penting karena DPRD memiliki tanggung jawab dalam pengawasan anggaran.

“Kalau bank ini butuh penyertaan modal, pasti harus lewat DPRD. Maka wajar jika kami meminta kejelasan penggunaan dananya,” ucapnya.

Ia juga menyoroti pola penyaluran kredit yang dinilai tidak berpihak pada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Menurut laporan yang diterima DPRD, dana lebih banyak mengalir ke korporasi besar, bukan ke sektor ekonomi rakyat.

“Bank daerah seharusnya memihak ke bawah, bukan ke atas. Kalau tidak segera dibenahi, peran strategis bank ini bisa hilang,” tutup Yenni. (Adv)

6085768219885996691-min

TOPIK TERKAIT

BERITA UTAMA

REKOMENDASI

WhatsApp Image 2025-03-03 at 10.30.26

TEKNOLOGI

TERPOPULER

HIBURAN

bannera

POLITIK