SINTESANEWS.ID – Kalimantan Timur (Kaltim) masih mengalami defisit pasokan daging hingga 4.000 ton per tahun, akibat produksi lokal yang belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Menanggapi kondisi ini, Komisi II DPRD Kaltim mendorong percepatan implementasi program Desa Korporasi Ternak sebagai solusi jangka panjang menuju swasembada daging.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyebutkan bahwa dari total kebutuhan sekitar 13.000 ton daging per tahun, produksi dalam daerah baru mencapai 9.000 ton. Sisanya masih bergantung pada pasokan dari luar provinsi.
“Kesenjangan ini hanya bisa ditutup jika kita serius membangun basis produksi di desa-desa. Konsep korporasi ternak adalah langkah strategis,” ujar Firnadi, Selasa (3/6/2025).
Desa Korporasi Ternak, menurut Firnadi, bukan hanya sebatas bantuan hewan ternak, tetapi membentuk model usaha kolektif berbasis koperasi yang melibatkan peternak dalam kelembagaan resmi. Program ini juga mencakup dukungan fasilitas kandang, pelatihan manajemen, hingga penguatan pasar.
Sejumlah wilayah seperti Kutai Timur, Samboja, dan Kutai Kartanegara disebut telah menjadi pilot project.
“Ini soal membangun ekosistem, bukan proyek satu musim. Harus ada pendampingan dari hulu sampai hilir, termasuk pemasaran hasil ternaknya,” jelasnya.
Firnadi juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pengadaan fisik seperti kandang atau sapi, tetapi menyiapkan sistem distribusi dan akses pasar yang menopang keberlanjutan program.
“Jangan berhenti di distribusi sapi. Kita butuh sistem yang menjamin kelangsungan usaha peternak dalam jangka panjang,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh pendampingan dari OPD teknis, serta komitmen kelompok peternak yang dilibatkan.
“Peternakan itu sektor jangka panjang. Perlu kesabaran dan kontinuitas. Tidak bisa hanya diserahkan begitu saja ke masyarakat tanpa arahan,” tambahnya.
Jika dikelola optimal, Firnadi optimistis Kaltim tidak hanya bisa menutup defisit daging, tapi juga berpeluang menjadi sentra suplai daging untuk wilayah lain di Kalimantan.
“Kami di DPRD akan terus kawal dan pastikan program ini berjalan sesuai tujuan. Ini menyangkut ketahanan pangan dan ekonomi desa,” pungkasnya.(Adv)
