SINTESANEWS.ID – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong Pemerintah Provinsi untuk menjadikan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai sentra swasembada pangan. Upaya ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pangan dari luar daerah sekaligus mengoptimalkan potensi lahan yang tersedia, termasuk lahan eks tambang.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin (Ayyub), menyebut Kukar memiliki lahan pertanian potensial yang belum tergarap optimal. Pemerintah daerah, kata dia, harus segera menyiapkan kebijakan lintas sektor agar swasembada pangan bisa diwujudkan secara konkret.
“Kukar punya lahan luas, dan sudah ada pembicaraan antara gubernur, kami di DPRD, dan Komisi IV DPR RI soal pengembangan kawasan pertanian skala besar, salah satunya di Tenggarong Seberang,” ujar Ayyub, Kamis (5/6/2025).
Salah satu langkah strategis yang mulai dijajaki adalah mengonversi lahan bekas tambang menjadi lahan produktif. Meski demikian, Ayyub mengakui bahwa tidak semua lubang tambang layak untuk pertanian. Beberapa titik justru dinilai lebih cocok untuk destinasi wisata atau kawasan konservasi.
“Reklamasi itu bukan hal mudah. Ada juga yang sedang diproses hukum karena kelalaian perusahaan. Tapi yang memungkinkan untuk ditanami, harus segera difungsikan agar tidak jadi beban lingkungan,” jelasnya.
Ia menegaskan, ketergantungan Kaltim terhadap pangan luar daerah harus segera dikurangi dengan mempercepat intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian. Menurutnya, persoalan yang sama sudah berlangsung lima tahun terakhir tanpa solusi nyata.
“Kalau tidak ada percepatan kebijakan, masalahnya akan berulang terus. Kita perlu roadmap pertanian yang jelas dan terintegrasi, dari perencanaan sampai SDM-nya,” tegas politikus Partai Golkar itu.
Ayyub juga mendorong efisiensi anggaran daerah dengan mengalihkan belanja program non-prioritas ke sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Program pendidikan vokasi seperti Jospol dan Politeknik Gratis menurutnya perlu dievaluasi agar tidak menyerap anggaran terlalu besar.
“Kami ingin sektor pangan jadi tulang punggung ekonomi daerah. Tapi itu hanya bisa terwujud kalau ada pergeseran orientasi pembangunan dan dukungan kebijakan yang menyasar potensi lokal secara nyata,” pungkasnya.(Adv)
