SINTESANEWS.ID – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyoroti minimnya sarana dan prasarana (sapras) pendidikan di berbagai sekolah di Kaltim. Kondisi ini dinilai menghambat proses belajar mengajar dan memperlebar ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah.

Menurut Darlis, banyak sekolah yang masih menghadapi keterbatasan ruang belajar, fasilitas penunjang, hingga kekurangan tenaga pendidik usia produktif. Ia menilai persoalan ini tak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat.

“Permasalahannya jelas, dan ini tidak bisa ditangani sendiri. Harus ada kolaborasi antara APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN,” ujarnya, Rabu 14 Mei 2025.

Ia menegaskan pentingnya penyelarasan komunikasi antarlevel pemerintahan agar pembagian peran dalam sektor pendidikan dapat berjalan efektif dan saling mendukung.

“Kalau masih berjalan masing-masing, jangan berharap banyak pada kemajuan pendidikan,” tegasnya.

Darlis juga mengingatkan bahwa meskipun kewenangan pendidikan dasar berada di tingkat kabupaten/kota, bukan berarti pemerintah provinsi dan pusat boleh lepas tangan.

“Jangan sampai karena pendidikan dasar itu tanggung jawab kabupaten/kota, pemerintah di atasnya abai. Semua tetap harus saling bantu,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti rendahnya penyerapan anggaran pendidikan yang kerap berujung pada sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang tinggi. Padahal, di lapangan banyak kebutuhan yang mendesak untuk segera dipenuhi.

“Satu sisi di lapangan kekurangan, sisi lain ada Silpa yang besar. Ini harus dibahas serius. Daya serap anggaran harus ditingkatkan agar tidak menimbulkan konflik di sektor pendidikan,” pungkasnya.(Adv)