SINTESANEWS.ID – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menegaskan pentingnya validasi lapangan atas data dan laporan yang disampaikan oleh manajemen PT Bumi Menjangan Lestari (BML), perusahaan tambang yang beroperasi di Kutai Kartanegara.
Hal ini disampaikannya usai mengikuti pemaparan dari perusahaan terkait pelaksanaan program tanggung jawab sosial atau CSR.
“Data sudah diberikan, dan dari pemaparan mereka semua permasalahan clear. Tapi kita masih perlu melakukan inspeksi ulang. Ini soal akuntabilitas,” ujar Salehuddin kepada wartawan, Jumat (18/4/2025).
Menurutnya, dokumen administratif memang menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan berbagai program CSR, mulai dari pembangunan jalan tani, penyediaan hewan kurban, hingga pemberangkatan umrah untuk tokoh masyarakat.
Namun, ia menilai penting untuk memastikan program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kita tidak mau CSR ini hanya formalitas. Harus ada bukti nyata bahwa masyarakat sekitar tambang benar-benar menerima manfaat dan bukan sekadar angka dalam laporan,” tegasnya.
Langkah monitoring lanjutan ini, lanjut Salehuddin, bukan dimaksudkan untuk mencurigai perusahaan, melainkan untuk memperkuat komitmen perusahaan terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.
DPRD ingin memastikan kehadiran perusahaan tambang tidak hanya mengejar produksi dan profit, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program CSR, agar seluruh pihak bisa melakukan evaluasi dan perbaikan jika diperlukan.
Keterlibatan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga organisasi lokal menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
“Selama ini banyak program CSR yang tidak tepat sasaran karena tidak melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan. Ini yang ingin kita perbaiki,” tambah politisi Partai Golkar itu.
DPRD Kaltim, kata Salehuddin, akan terus mengawal proses ini secara intensif melalui kunjungan lapangan dan dialog bersama masyarakat. Ia berharap perusahaan-perusahaan tambang lainnya juga mengikuti langkah PT BML dalam menyampaikan data dan membuka ruang evaluasi secara terbuka.
“Kami ingin pastikan komitmen mereka itu benar-benar terealisasi, karena masyarakat punya hak atas lingkungan dan pembangunan yang adil,” tutupnya.(Adv)
