SINTESANEWS.ID – DPRD Kalimantan Timur mengingatkan Pemerintah Provinsi untuk bersiap menghadapi tantangan fiskal pada 2026.

Proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari sekitar Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun mendorong perlunya strategi efisiensi dan inovasi pendapatan.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat akan mempersempit ruang fiskal daerah.

Hal ini, menurutnya, harus disikapi dengan pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar program prioritas tetap berjalan.

“APBD kita akan turun dan itu belum dibagi ke 10 kabupaten/kota. Artinya, ruang belanja makin sempit, tapi kebutuhan tetap besar,” ujar Hamas, sapaan akrabnya, Rabu (18/6/2025).

Ia menyarankan pemerintah mulai memangkas pengeluaran yang tidak esensial, termasuk kegiatan pemerintahan yang kerap diselenggarakan di hotel.

“Kalau ada gedung milik pemerintah, gunakan saja itu. Efisiensi bisa dimulai dari hal sederhana,” tegasnya.

Namun Hamas menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh dilakukan secara membabi buta. Sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan harus tetap diprioritaskan.

“Yang kita butuhkan adalah efisiensi cerdas, bukan sekadar hemat. Rakyat tetap harus merasakan manfaat pembangunan,” imbuhnya.

Lebih jauh, ia mendorong Pemprov Kaltim tidak hanya mengandalkan dana transfer pusat, melainkan mulai mengembangkan sumber pendapatan baru. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), optimalisasi aset, serta pengembangan sektor non-migas seperti pertanian dan pariwisata menjadi alternatif yang perlu digarap serius.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada dana pusat. Kaltim harus punya kemandirian fiskal dengan membangun sektor riil,” tutupnya.(Adv)