SINTESANEWS.ID – DPRD Kalimantan Timur kembali menyoroti lemahnya kontribusi fiskal dari sektor-sektor strategis seperti tambang dan kelapa sawit terhadap pendapatan daerah. Dalam kunjungan kerja pengawasan di Balikpapan, Rabu (4/6/2025), Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel mengungkapkan potensi kebocoran pajak yang dinilai cukup signifikan.

“Potensi pendapatan dari sektor ini besar, tapi realisasi di lapangan masih belum maksimal. Kita tidak bisa hanya mengandalkan data administratif—harus ada verifikasi langsung,” ujar Ekti.

Ia menilai banyak perusahaan besar belum menunjukkan kepatuhan optimal dalam memenuhi kewajiban pajaknya, sementara pelaku UMKM justru lebih tertib. Ketimpangan ini dinilai mencederai prinsip keadilan fiskal.

“Kalau UMKM bisa taat, kenapa perusahaan besar tidak? Jangan sampai hanya yang kecil yang ditekan, sementara yang besar lepas dari pengawasan,” katanya.

Ekti mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar lebih aktif turun ke lapangan, tidak sekadar menunggu pelaporan dari perusahaan. Ia juga meminta keterlibatan Inspektorat dan APIP untuk memperkuat pengawasan dan audit kepatuhan korporasi terhadap regulasi pajak daerah.

Selain mendorong audit lapangan, DPRD Kaltim berencana menggelar rapat kerja khusus dengan Komisi II untuk membahas secara detail data perusahaan yang terindikasi belum patuh. Evaluasi ini disebut penting untuk memperbaiki sistem perpajakan daerah secara menyeluruh.

“Kita akan dorong transparansi. Jangan sampai pembangunan daerah terganggu karena pendapatan hilang akibat pengawasan yang lemah,” tegasnya.

Ekti menambahkan, penguatan sistem perpajakan menjadi langkah krusial untuk mendorong kemandirian fiskal daerah, terutama menjelang transisi ekonomi pasca-tambang. DPRD Kaltim disebut akan mengawal ketat langkah-langkah pembenahan agar penerimaan dari sektor strategis benar-benar sesuai potensi.

“Pendapatan daerah bukan sekadar angka, tapi fondasi untuk pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kita tidak boleh lengah,” tutupnya. (Adv)