SINTESANEWS.ID – DPRD Kalimantan Timur menyoroti minimnya alokasi anggaran dari pemerintah provinsi untuk pembangunan Kota Samarinda. Padahal, sebagai ibu kota provinsi, Samarinda dinilai memiliki peran strategis dalam mencerminkan wajah Kalimantan Timur secara keseluruhan.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menyebutkan bahwa sejumlah persoalan mendasar seperti banjir, kekurangan infrastruktur dasar, dan lemahnya dukungan terhadap pelaku UMKM belum tertangani maksimal akibat keterbatasan fiskal di tingkat kota.

“Samarinda adalah etalase provinsi. Tapi kalau anggarannya minim, bagaimana kita bisa menata kota ini secara layak?” ujar Subandi, Jumat (20/6/2025).

Ia menilai dukungan konkret dari Pemprov Kaltim sangat dibutuhkan agar program strategis yang telah disusun oleh Pemerintah Kota tidak mandek di tengah jalan.

“APBD kota tidak cukup menutup semua kebutuhan. Tanpa intervensi provinsi, pembangunan cenderung tambal sulam,” tambahnya.

Politikus dari Fraksi PKS ini juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Samarinda akan berdampak langsung terhadap citra Kalimantan Timur, terutama di tengah momentum pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang turut menggeser sorotan nasional ke wilayah ini.

“Kalau ibu kota provinsinya semrawut, bagaimana investor atau tamu negara bisa percaya pada kesiapan daerah?” ujarnya.

Ia mendesak adanya distribusi anggaran yang lebih adil dan berbasis kebutuhan faktual lapangan, bukan semata-mata berdasarkan kewilayahan politik.

“Kami di DPRD siap mengawal dan memperjuangkan aspirasi Samarinda. Tapi provinsi juga harus punya keberpihakan,” tegas Subandi.

DPRD Kaltim, kata dia, akan terus mendorong sinergi antara pemerintah kota dan provinsi demi percepatan pembangunan yang inklusif dan berdampak langsung pada kualitas hidup warga.(Adv)