SINTESANEWS.ID – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti masih adanya ketimpangan serius dalam penyediaan infrastruktur pendidikan di berbagai daerah. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mendorong Pemerintah Provinsi untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekolah, terutama di wilayah yang mengalami lonjakan jumlah penduduk.

“Masih banyak SMA, SMK, dan SLB yang belum memiliki fasilitas memadai. Ini bukan hanya soal bangunan, tapi soal hak dasar anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” tegas Salehuddin, Jumat (16/5/2025).

Politisi asal Dapil Kutai Kartanegara itu menilai bahwa konsentrasi pembangunan sekolah masih banyak terfokus di kawasan perkotaan, sementara daerah penyangga dan pedalaman belum tersentuh secara proporsional.

“Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pola pembangunan sentralistik. Pertumbuhan penduduk di luar kota besar juga menuntut kehadiran sekolah baru dengan fasilitas yang sesuai,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab pengelolaan pendidikan menengah, termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB), berada di bawah wewenang pemerintah provinsi. Oleh karena itu, Salehuddin menilai tak ada alasan untuk menunda pemerataan sarana pendidikan.

“Jika kita ingin membangun SDM unggul di Kaltim, pembangunan infrastruktur pendidikan harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Menurutnya, tanpa pemerataan fasilitas, kualitas pendidikan akan timpang. Siswa di daerah terpencil berisiko tertinggal dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pusat kota.

“Kalau kualitas sarana tidak setara, maka peluang siswa untuk berkembang juga tidak setara. Ini yang harus segera dibenahi,” tambahnya.

DPRD Kaltim, kata dia, siap mengawal alokasi anggaran dan mendorong sinergi lintas sektor untuk memastikan semua pelajar di Kaltim mendapatkan hak pendidikan yang layak dan berkualitas.

“Kami mendorong kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan pemangku kepentingan pendidikan. Pemerataan bukan pilihan, tapi keharusan,” pungkasnya.(Adv)