SINTESANEWS.ID – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi NasDem, Abdul Giaz, melayangkan kritik tajam terhadap Pertamina terkait dugaan buruknya kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang beredar di wilayah Kaltim.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat kerugian yang dialami masyarakat.
Menurut Giaz, berbagai upaya telah dilakukan untuk menjalin komunikasi langsung dengan pihak Pertamina. Namun, hingga saat ini, langkah itu belum membuahkan hasil.
“Kami sudah berulang kali mencoba menghubungi, tapi tidak ada tanggapan. Telepon tidak dijawab, komunikasi pun tak direspons,” ujarnya Rabu (7/5/2025).
Kekecewaan politisi NasDem itu tak hanya soal buruknya layanan komunikasi, tapi juga soal tanggung jawab atas distribusi BBM yang diduga tidak memenuhi standar.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong penyelesaian masalah ini secara serius.
“Jangan sampai rakyat dirugikan dua kali: pertama oleh kualitas BBM, kedua oleh janji kosong yang tak pernah ditepati,” tegas Giaz.
Komisi II DPRD Kaltim yang membidangi ekonomi dan keuangan menilai bahwa permasalahan ini menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
Karena itu, Giaz meminta Pertamina untuk segera memberikan penjelasan terbuka dan transparan terkait kualitas BBM dan langkah perbaikan yang telah dilakukan.
“Kami tidak bisa tinggal diam ketika warga melaporkan kendaraan mereka rusak setelah mengisi BBM.
Ini bukan isu kecil. Ini soal keselamatan, keadilan, dan hak konsumen,” lanjutnya.
Sejumlah laporan dari masyarakat menyebutkan bahwa setelah mengisi BBM jenis tertentu di SPBU wilayah Samarinda dan sekitarnya, kendaraan mereka mengalami masalah mesin.
Dugaan mengarah pada tercemarnya BBM dengan air atau bahan lain yang tidak sesuai standar operasional.
Giaz menekankan bahwa pihaknya juga membuka opsi untuk memanggil langsung perwakilan Pertamina dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kaltim.
“Jika mereka terus menghindar, maka kami akan gunakan jalur formal dan undang mereka secara resmi ke DPRD,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah provinsi untuk turut aktif menekan Pertamina agar bertanggung jawab dan memberikan kompensasi apabila terbukti ada kerugian di masyarakat.
“Kita butuh sinergi semua pihak. Ini bukan hanya soal pengawasan, tapi juga soal keberpihakan kepada rakyat,” pungkasnya. (Adv)
