SINTESANEWS.ID- Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Guntur, mendorong agar pengelolaan lalu lintas air di bawah Jembatan Mahakam tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan Perusahaan Daerah (Perusda). Menurutnya, pengelolaan ini memiliki potensi ekonomi yang besar dan bisa menjadi sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Lalu lintas air di bawah Jembatan Mahakam belum tergarap secara maksimal. Padahal arus kapal cukup padat dan strategis. Perusda bisa dilibatkan sebagai pengelola untuk menghasilkan kontribusi nyata bagi PAD,” kata Guntur saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Senin (9/6/2025).
Menurut Guntur, kawasan perairan di bawah Jembatan Mahakam selain digunakan untuk transportasi barang, juga memiliki potensi pengembangan sektor jasa seperti tambat kapal, jasa pandu, dan retribusi pelayaran. Ia meyakini pelibatan Perusda tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan aset publik, tetapi juga memperluas basis fiskal daerah.
“Jika dikelola oleh Perusda dengan pengawasan dan regulasi yang jelas, ini bisa menjadi langkah nyata membangun kemandirian fiskal,” ujarnya.
ia ini juga menilai bahwa ketergantungan pada dana transfer pusat selama ini terlalu tinggi, padahal Kaltim memiliki potensi ekonomi daerah yang belum dimanfaatkan optimal.
Butuh Kajian dan Regulasi Pendukung
Guntur mengusulkan agar Pemerintah Provinsi segera melakukan pemetaan potensi lalu lintas air, termasuk menghitung frekuensi kapal yang melintas serta jenis dan nilai ekonominya. Data tersebut, menurutnya, menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan.
“Harus ada data konkret: berapa kapal yang lewat setiap hari, jenis kapal apa, dan potensi ekonominya. Dari sana baru kita bisa membuat kebijakan yang menguntungkan daerah,” katanya.
Ia menambahkan, Komisi II DPRD Kaltim akan mendorong pembahasan lebih lanjut melalui rapat kerja dengan mitra terkait, termasuk penyusunan draf regulasi yang memungkinkan Perusda dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan kawasan perairan.(Adv)