SINTESANEWS.ID – Masalah rendahnya daya tampung sekolah negeri di Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, mengungkapkan bahwa hanya sekitar 51 persen lulusan SMP yang dapat tertampung di SMA/SMK negeri, terutama dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026.

Hal ini ia sampaikan usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah Provinsi Kaltim di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (10/6/2025).

“Kalau hanya separuh siswa yang bisa masuk sekolah negeri, berarti ada masalah serius. Pemerintah harus hadir dan menjamin hak pendidikan anak-anak,” tegas Damayanti.

Ia menambahkan, bagi siswa yang tidak tertampung dan terpaksa melanjutkan ke sekolah swasta, Pemprov Kaltim perlu memberikan dukungan konkret, minimal dalam bentuk subsidi biaya pendidikan.

“Jangan biarkan mereka menanggung sendiri beban biaya tinggi di sekolah swasta. Pemerintah wajib ikut meringankan,” ujarnya.

Menurutnya, solusi jangka panjang juga harus segera dirancang. Salah satunya dengan menambah unit sekolah baru. Namun, ia mengakui bahwa keterbatasan lahan di Balikpapan menjadi kendala utama, sehingga alternatif seperti pembangunan sekolah bertingkat dan pemanfaatan aset pemprov perlu dikaji serius.

“Kalau lahannya terbatas, bangunan vertikal bisa jadi solusi. Tapi semua harus terencana dengan matang,” katanya.

Ia juga mendorong agar pemerintah memperluas ruang belajar (rombel) di sekolah-sekolah yang sudah ada, serta tidak mengabaikan peran sekolah swasta dalam sistem pendidikan.

“Swasta tetap punya kontribusi besar. Tapi biaya masuknya tinggi, dan itu jadi kendala. Pemerintah harus turun tangan, seperti memberi subsidi atau skema gratis layaknya sekolah negeri,” tutupnya.(Adv)