SINTESANEWS.ID — Penurunan harga batu bara secara drastis, ditambah merosotnya permintaan dari dua negara tujuan ekspor utama—India dan China—membuat kondisi perekonomian Kalimantan Timur berada dalam tekanan. Situasi tersebut semakin sulit akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) hingga 73 persen, yang secara otomatis memperlemah kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Menanggapi keadaan ini, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim harus segera mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan dan mulai membangun sumber-sumber ekonomi baru yang lebih tahan terhadap gejolak global.
Ia menyebut ketergantungan panjang Kaltim pada batu bara tidak lagi dapat dipertahankan, sehingga pemerintah perlu mengalihkan fokus ke sektor produktif lain.
“Batu bara memang selama ini jadi andalan, tetapi Kaltim punya potensi lain yang bisa melampauinya,” ujar Firnadi.
Firnadi menyoroti dua sektor yang dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat perekonomian daerah, yakni perkebunan dan perikanan. Menurutnya, hasil perikanan di Kaltim sangat melimpah dan daerah bahkan telah mencapai tingkat swasembada.
Ia menambahkan, apabila ekspor sektor ini diperkuat secara serius, perikanan berpotensi memberikan pemasukan signifikan bagi daerah.
“Kalau kemarin kita terlalu bertumpu pada tambang, sekarang sudah saatnya perikanan dan perkebunan kita kelola maksimal,” tegasnya.
Meski demikian, Firnadi mengingatkan bahwa transformasi struktur ekonomi membutuhkan waktu. Pendapatan dari sektor alternatif tidak serta-merta dapat menyamai besarnya penerimaan batu bara, sehingga pemerintah perlu menyiapkan strategi transisi yang realistis.
“Kita perlu menemukan sektor pengganti yang bisa bertahan lama dan mampu menutup kekurangan dari turunnya pendapatan tambang,” jelasnya.
Ia juga menyinggung pemangkasan TKD yang semakin menekan kondisi fiskal daerah. Dengan berkurangnya transfer dari pemerintah pusat, sejumlah program pembangunan dikhawatirkan tidak dapat berjalan optimal.
“Pengurangan TKD tentu berdampak besar terhadap pembangunan. Kita sudah mendengarnya dan ini harus diantisipasi,” terangnya.
Untuk mengurangi tekanan pendapatan, Firnadi mendorong Pemprov Kaltim memaksimalkan peran Perusahaan Daerah (Perseroda). Ia menilai perseroda harus menjadi garda terdepan dalam mengembangkan sektor-sektor potensial di luar pertambangan.
“Perseroda perlu diperkuat dan diberi ruang lebih besar untuk menggali potensi pendapatan baru,” tuturnya.
Firnadi berharap upaya diversifikasi ekonomi ini dapat mengurangi risiko fiskal Kaltim sekaligus menciptakan fondasi pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.
“Dengan begitu, ketergantungan pada tambang bisa perlahan kita tinggalkan,” tukasnya. (IA/ADV/DPRDKaltim)
