SINTESANEWS.ID – Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur yang akrab disapa Hamas, menegaskan bahwa penguatan demokrasi di tingkat daerah menjadi hal krusial untuk menciptakan kebijakan publik yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Hal ini disampaikan Hamas saat membuka kegiatan sosialisasi demokrasi dan kebijakan publik yang digelar DPRD Kaltim.
“Penguatan demokrasi di daerah sangat penting, agar masyarakat paham dan terlibat dalam menentukan arah kebijakan publik,” ujarnya, Selasa (27/5/2025).
Menurut Hamas, pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintahan daerah.
Ia menambahkan, pemahaman yang baik tentang demokrasi akan mendorong warga lebih aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat.
Lebih jauh Hamas menjelaskan, konsep desentralisasi dan otonomi daerah merupakan fondasi utama pelaksanaan pemerintahan daerah yang responsif dan partisipatif.
“Desentralisasi memberikan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, sementara otonomi daerah memberi ruang bagi pemerintah lokal untuk mengelola wilayahnya sendiri,” paparnya.
Meski demikian, Hamas menegaskan bahwa tanpa partisipasi aktif masyarakat, kedua konsep tersebut tidak akan berjalan maksimal.
“Partisipasi masyarakat adalah kunci agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Hamas juga menyoroti pentingnya edukasi politik dan literasi kebijakan sebagai upaya memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu memahami dan mengawal jalannya pemerintahan.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda, untuk turut aktif dalam proses demokrasi.
“Generasi muda harus menjadi agen perubahan yang kritis dan konstruktif. Mereka harus tahu bagaimana menggunakan hak politiknya dengan baik, serta memahami bagaimana kebijakan publik dibuat dan dijalankan,” katanya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Kaltim berkomitmen melaksanakan program-program sosialisasi demokrasi secara rutin, termasuk dialog interaktif dengan masyarakat di berbagai daerah. Hamas berharap upaya ini dapat membangun budaya politik yang sehat dan partisipatif di Kalimantan Timur.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tapi juga subjek yang berperan aktif dalam pembangunan daerah,” pungkas Hasanuddin Mas’ud.(Adv)
