SINTESANEWS.ID – Rumah jabatan Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, pada Jumat (2/5/2025) malam menjadi pusat kehangatan silaturahmi dalam momentum halal bihalal bersama Keluarga Besar Balanipa Mandar asal Sulawesi Barat.
Pertemuan ini bukan hanya sekadar temu kangen, melainkan menjadi ruang strategis untuk mempererat hubungan emosional dan mendorong sinergi pembangunan antardaerah.
Ketua DPRD Kaltim yang akrab disapa Hamas itu menyambut langsung kedatangan rombongan dan menyampaikan apresiasi atas inisiatif masyarakat Mandar yang menetap di Kaltim untuk menjaga jalinan kultural dengan daerah asalnya.
“Silaturahmi ini bukan hanya ajang nostalgia, tapi juga forum pertukaran ide. Dalam suasana informal seperti ini, justru banyak gagasan konkret yang bisa dilahirkan,” ujar Hamas dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa peran masyarakat perantauan tidak boleh dianggap sebelah mata. Menurutnya, banyak dari mereka justru menjadi aktor penting dalam pembangunan lokal karena memiliki jejaring kuat dan semangat kebersamaan yang tinggi.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan keluarga besar Mandar turut mempresentasikan sejumlah program pembangunan yang tengah berjalan di Sulawesi Barat. Termasuk di antaranya pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata lokal.
Hamas menilai, peluang kolaborasi sangat terbuka, terutama dalam konteks konektivitas antarwilayah di kawasan Indonesia Timur.
“Kita bisa pikirkan bentuk kerja sama konkret, seperti program pertukaran budaya, pelatihan UMKM, atau bahkan investasi lintas daerah. Ini bisa memperkuat hubungan antarwilayah yang saling menopang,” katanya.
Acara yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan ini juga diisi dengan doa bersama, obrolan santai, dan diskusi ringan terkait tantangan pembangunan yang dihadapi masing-masing daerah. Berbagai masukan dan usulan dari komunitas Mandar pun disambut positif oleh Hamas.
Ia menambahkan bahwa DPRD Kaltim terbuka terhadap inisiatif warga perantauan untuk menjadi mitra pembangunan.
Menurutnya, diaspora memiliki potensi sebagai jembatan antara budaya, ekonomi, dan politik dalam skala nasional.
“Pemerintah daerah harus mulai melihat pertemuan semacam ini bukan hanya sebagai seremoni, tapi juga sebagai sarana diplomasi budaya yang memperkuat ikatan bangsa. Apalagi, kita punya tanggung jawab membangun Kaltim sebagai Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), yang tentu membutuhkan kolaborasi lintas daerah,” tutupnya. (Adv)
