Home » Advertorial » DPRD Kaltim » Ketua Komisi II DPRD Kaltim Tekankan Pentingnya Perlindungan Konsumen

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Tekankan Pentingnya Perlindungan Konsumen

Jumat,25 April 2025 03:19WIB

Bagikan : Array

SINTESANEWS.ID – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sabaruddin Panrecalle, menegaskan pentingnya perlindungan terhadap konsumen sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan berkeadilan. Hal ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen di Samarinda, Kamis (24/4/25).

Menurut Sabaruddin, perlindungan konsumen merupakan amanat yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak-hak dasar konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa.

“Perlindungan terhadap konsumen adalah hal yang sangat fundamental. Konsumen berhak mendapatkan produk yang aman dan layak. Pemerintah daerah juga harus hadir memberikan pengawasan yang efektif,” ujar Sabaruddin.

Ia juga mengingatkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat.

Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), sepanjang tahun 2023 tercatat lebih dari 2.500 pengaduan konsumen di seluruh Indonesia, dengan mayoritas kasus berkaitan dengan sektor jasa keuangan, e-commerce, dan transportasi daring.

Sabaruddin mendorong instansi terkait di Kaltim untuk lebih proaktif dalam menanggapi pengaduan serta melakukan edukasi secara masif kepada masyarakat agar sadar akan hak-hak mereka sebagai konsumen.

“Kita tidak bisa membiarkan masyarakat dirugikan oleh praktik perdagangan yang tidak adil. DPRD siap bersinergi dengan lembaga perlindungan konsumen untuk memastikan hak konsumen tetap terjaga,” tegasnya. (Adv)

6085768219885996691-min

TOPIK TERKAIT

BERITA UTAMA

REKOMENDASI

WhatsApp Image 2025-03-03 at 10.30.26

TEKNOLOGI

TERPOPULER

HIBURAN

bannera

POLITIK