SINTESANEWS.ID — Komisi II DPRD Kalimantan Timur menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh perusahaan daerah (Perusda) yang dinilai belum optimal berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Evaluasi ini bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan aset daerah yang selama ini dinilai tidak memberikan hasil signifikan.

“Komisi II akan mengevaluasi total kinerja Perusda. Kami menuntut pengelolaan aset yang optimal dan profesional agar pendapatan daerah bisa meningkat, selama itu halal dan menjadi hak Kalimantan Timur,” kata Wakil Ketua Komisi II, Sapto Setyo Pramono, saat dihubungi, Sabtu (26/4/2025).

Sapto menyoroti minimnya kontribusi Perusda yang menurutnya selama ini lebih banyak “diam” tanpa strategi nyata.

Ia menyayangkan keberadaan perusahaan milik daerah yang tidak produktif, terutama di sektor-sektor strategis seperti pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam lainnya.

“Jangan sampai kita punya perusahaan tambang, tapi tidak punya tambang. Itu ironi. Kesempatan harus diambil. Jangan cuma jadi penonton di tanah sendiri,” tegas legislator dari Fraksi Golkar ini.

Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan Perusda. Menurutnya, direksi harus bekerja berdasarkan kinerja dan hasil yang terukur, bukan sekadar jabatan formalitas.

“Kalau bicara pendapatan, ini soal angka. Harus dikelola orang-orang profesional. Masa kita punya perusahaan tambang, tapi malah pihak luar yang eksplorasi tambang kita?” ujarnya.

Tak hanya sektor tambang, potensi besar alur sungai di Kalimantan Timur juga dinilai belum tergarap maksimal.

Sapto menyatakan Komisi II akan mendorong adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat agar pengelolaan sumber daya sungai bisa dilakukan langsung oleh daerah.

“Kita ini penyumbang devisa besar untuk republik ini. Sudah seharusnya kita mendapat porsi yang sesuai. Kalau bisa dikelola daerah, kenapa harus tunggu Jakarta?” tambahnya. (Adv)