SINTESANEWS.ID – Lonjakan kasus penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi perhatian serius.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai pendekatan penanganan yang selama ini digunakan belum menyentuh akar persoalan.

Ia mendorong agar penanggulangan narkoba dikemas dalam bentuk gerakan sosial kolektif yang dimulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga dan lingkungan masyarakat.

“Kalau kita hanya mengandalkan razia dan penangkapan, itu seperti mengobati gejala. Padahal, masalah utamanya adalah lemahnya pengawasan sosial dan kurangnya keterlibatan masyarakat,” ujarnya, Minggu (25/5/2025).

Agusriansyah, legislator dari daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau ini menekankan bahwa masyarakat harus diberi peran nyata dalam mencegah penyebaran narkotika.

Ia menyebut perlu adanya forum warga, tokoh agama, dan kelompok pemuda yang aktif terlibat dalam edukasi serta pengawasan berbasis komunitas.

“Tidak mungkin hanya BNN dan aparat kepolisian yang bekerja. Kita harus bangun kesadaran kolektif bahwa narkoba adalah musuh bersama. Harus ada tanggung jawab sosial untuk menjaga lingkungan masing-masing,” ucapnya.

Menurut data terbaru dari BNN Provinsi Kaltim, kasus penyalahgunaan narkotika mengalami tren peningkatan dalam dua tahun terakhir.

Sejumlah wilayah yang sebelumnya relatif aman kini masuk zona rawan, termasuk daerah pinggiran dan perdesaan.

Agusriansyah menyebut kondisi ini diperparah oleh lemahnya ekonomi, kurangnya akses pendidikan, serta pengaruh budaya populer yang mendorong gaya hidup konsumtif di kalangan remaja.

Ia menegaskan, pendekatan penanganan narkoba harus melibatkan sektor pendidikan, keagamaan, hingga dunia usaha.

“Pendidikan karakter di sekolah harus diperkuat. Dunia usaha juga bisa ambil bagian dengan mendukung program-program rehabilitasi dan pembinaan bagi eks pengguna narkoba,” tambahnya.

Selain itu, ia mendorong agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk program pencegahan berbasis masyarakat, bukan hanya program formal seremonial yang sifatnya temporer.

“Kita perlu program jangka panjang, berkelanjutan, dan menyentuh langsung ke masyarakat bawah,” tegasnya.

Agusriansyah juga mengusulkan agar tiap kelurahan dan desa di Kaltim memiliki Satgas Anti-Narkoba berbasis relawan yang mendapat pelatihan langsung dari BNN atau aparat penegak hukum.

“Kita perlu membangun sistem pertahanan sosial yang kuat dari bawah,” pungkasnya.(Adv)