SINTESANEWS.ID — Komisi III DPRD Kalimantan Timur membentuk tim investigasi independen untuk menelusuri penyebab longsor yang terjadi di Kilometer 28 Desa Batuah, Kukar, yang berdampak pada 22 keluarga.
Langkah ini diambil usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama warga, instansi pemerintah, dan pihak perusahaan tambang PT Baramutiara Sarana Raya (BSSR), Selasa lalu.
Wakil Ketua Komisi III, Akhmed Reza Pahlevi, menyatakan pembentukan tim ini sebagai respons atas perbedaan pandangan antara masyarakat dan pemerintah soal penyebab longsor.
“Kajian dari Universitas Mulawarman menyebut longsor disebabkan faktor alam. Namun masyarakat meyakini ada kaitan kuat dengan aktivitas tambang di sekitar lokasi,” ujar Reza.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim menyebut curah hujan ekstrem sebagai pemicu utama bencana.
Namun warga dan Aliansi Rakyat Batuah Bersatu menolak pandangan itu dan menuding aktivitas tambang sebagai penyebab melemahnya kontur tanah di kawasan pemukiman.
“Ada konflik narasi di sini, makanya DPRD memutuskan untuk membentuk tim investigasi yang melibatkan berbagai pihak agar hasilnya objektif,” kata Reza.
Perusahaan Bantah Jadi Penyebab, Janji Salurkan Bantuan
Pihak PT BSSR melalui Legal and Licence Compliance-nya, Dani Romadhoni, menegaskan bahwa longsor tidak berkaitan dengan kegiatan pertambangan mereka.
“Kami punya kajian internal yang sejalan dengan temuan awal dari Unmul. Tidak ada indikasi longsor terjadi akibat aktivitas kami,” ujarnya.
Meski membantah terlibat, PT BSSR menyatakan tetap memberikan dukungan kepada warga terdampak melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Kepala Desa Rogoh Kocek Pribadi
Sementara itu, Kepala Desa Batuah, Abdul Rasyid, mengungkapkan kekecewaannya atas lambannya bantuan dari pemerintah. Ia mengaku telah menggunakan dana pribadi sekitar Rp30 juta untuk menyewa rumah sementara bagi korban longsor.
“Saya tidak bisa menunggu prosedur terlalu lama. Warga harus berteduh, dan saya tidak tega melihat mereka terlantar,” kata Rasyid.(Adv)
