SINTESANEWS.ID – Komitmen PT Pertamina Patra Niaga untuk menyediakan bengkel gratis bagi kendaraan masyarakat yang rusak akibat bahan bakar minyak (BBM) bermasalah dipertanyakan oleh DPRD Kalimantan Timur.
Hingga akhir Mei 2025, janji yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 9 April lalu itu dinilai belum menunjukkan realisasi nyata.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Muhammad Husni Fahruddin, melontarkan kritik tajam kepada Pertamina.
Ia menyebut perusahaan pelat merah tersebut tidak hanya lamban, tetapi juga tidak transparan kepada publik dan lembaga legislatif.
“Bohong itu. Pertamina dalam RDP menyatakan akan menyediakan bengkel gratis di setiap kabupaten/kota di Kaltim, tapi sampai hari ini tidak jelas lokasinya, mekanismenya juga tidak ada laporan ke kami,” kata Husni yang akrab disapa Ayub, Jumat (30/5/2025).
Ia bahkan mengaku sudah mencoba mengonfirmasi langsung melalui pesan pribadi ke pihak Pertamina.
Namun, jawaban yang diterimanya hanyalah “masih dalam proses”, tanpa kejelasan lebih lanjut.
“Saya pernah hubungi lewat WhatsApp, mereka jawab masih proses. Ya jelas bohong.
Kalau memang serius, minimal ada progres atau sosialisasi ke masyarakat,” tegasnya.
Menurut Ayub, masyarakat yang kendaraannya rusak akibat penggunaan BBM dari SPBU Pertamina kini merasa dirugikan dua kali: pertama oleh kualitas bahan bakar, kedua oleh janji layanan yang tak kunjung ditepati.
Ia menilai hal ini sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab korporasi terhadap konsumen.
“Jangan main-main dengan kepercayaan publik. Ini sudah menyangkut hak konsumen. Kalau tidak ada tindakan, kepercayaan terhadap Pertamina akan runtuh,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kaltim berencana memberikan rekomendasi resmi kepada Pertamina pusat untuk mengevaluasi bahkan mengganti jajaran manajemen PT Pertamina Patra Niaga di wilayah Kaltim.
Ayub menilai, rotasi kepemimpinan bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki layanan publik yang kini dinilainya amburadul.
“Kami akan dorong agar manajemen diganti. Jangan sampai masyarakat terus jadi korban kebijakan yang tidak jelas. Kalau manajemen tidak mampu jalankan komitmen, sebaiknya diganti saja,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Pertamina Patra Niaga Kaltim terkait progres janji tersebut.
DPRD Kaltim menyatakan akan kembali memanggil Pertamina dalam waktu dekat untuk meminta pertanggungjawaban langsung di hadapan publik.(Adv)
