SINTESANEWS.ID – Proyeksi penurunan dana fiskal Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2026 dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun memunculkan kekhawatiran atas keberlanjutan pembangunan daerah. Namun DPRD Kaltim menilai situasi ini sebagai momentum untuk mempercepat reformasi pendapatan asli daerah (PAD).
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menekankan bahwa meskipun angka tersebut belum final, pemerintah daerah tidak boleh pasif. Ketergantungan tinggi terhadap dana pusat harus segera dikurangi melalui penguatan sektor-sektor lokal yang produktif.
“Kita harus mulai bergeser dari pola lama yang terlalu bergantung pada dana transfer pusat. Penurunan ini bisa jadi alarm sekaligus peluang untuk reformasi,” ujar Firnadi, Sabtu (7/6/2025).
Menurutnya, Kaltim masih memiliki peluang fiskal cukup kuat melalui potensi migas, nonmigas, serta optimalisasi kontribusi Perusahaan Daerah (Perusda) yang saat ini sedang dibenahi. Ia juga menyebut bahwa tren harga energi global masih memberi ruang untuk peningkatan pendapatan dari sektor andalan tersebut.
Namun demikian, Firnadi mengingatkan perlunya strategi jangka menengah yang melibatkan efisiensi belanja dan sinkronisasi program lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menyarankan agar setiap OPD tidak hanya fokus pada serapan anggaran, tapi juga pada output yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan belanja yang lebih selektif dan program yang terukur, kita bisa tetap produktif meski fiskal menurun,” katanya.
Lebih lanjut, Firnadi mendorong Pemprov untuk memperkuat sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan sebagai sumber PAD baru yang lebih stabil dan berkelanjutan.
“Diversifikasi ekonomi adalah kunci. Kita tidak bisa lagi bertumpu hanya pada sumber daya alam mentah,” tegasnya.
DPRD Kaltim, kata Firnadi, juga akan mendorong reformasi kebijakan fiskal di tingkat daerah, termasuk peninjauan ulang terhadap insentif pajak, pengelolaan aset daerah, serta peningkatan transparansi pendapatan.
“Ini bukan sekadar soal nominal, tapi tentang kesiapan kita menyusun arah pembangunan yang lebih mandiri dan adaptif,” tutupnya.(Adv)
