SINTESANEWS.ID — Pengumuman kelulusan calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur memunculkan sejumlah tanda tanya. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim dari Fraksi PKB, Damayanti, menilai proses seleksi belum sepenuhnya transparan dan terkesan minim koordinasi antaralat kelengkapan dewan.
Damayanti menyoroti mekanisme pengumuman hasil seleksi yang dinilai belum jelas secara prosedural. Menurutnya, DPRD sejauh ini baru menyampaikan pengumuman awal, sementara penetapan resmi komisioner KPID merupakan kewenangan Gubernur Kaltim melalui Surat Keputusan (SK).
“KPID ini SK-nya SK Gubernur. Yang keluar sekarang baru sekilas pengumuman dari lingkup DPRD. Kami ingin tahu bagaimana sikap pimpinan,” kata Damayanti.
Ia mengungkapkan adanya dugaan kurangnya komunikasi dalam tahapan penilaian, khususnya terkait hasil Computer Assisted Test (CAT) dan psikotes para peserta. Meski belum melakukan penelusuran secara menyeluruh, Damayanti menilai ada informasi penting yang tidak disampaikan secara utuh kepada komisi terkait.
“Seolah-olah keberadaan Ketua Komisi I diabaikan. Itu membuat proses ini janggal. Kalau dilingkahi begitu, ada apa? Jangan-jangan memang tidak transparan,” tegasnya.
Selain itu, Damayanti juga menyoroti tidak adanya komisioner petahana yang terakomodasi dalam hasil seleksi. Meski membuka ruang bagi figur baru, ia menilai pengalaman seharusnya tetap menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penilaian.
“Biasanya yang sudah pernah menjabat lebih menguasai. Minimal masuk 10 besar lah. Tapi kita tetap akan cross-check data secara resmi,” tukasnya.
(IA/ADV/DPRDKaltim)
