SINTESANEWS.ID — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan komitmen lembaganya dalam mengawal penyelesaian persoalan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kaltim yang belakangan ini banyak dikeluhkan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam program “Dialog Publika” di Studio 2 TVRI Kaltim, Senin (14/4/2025).
Dialog tersebut membahas masalah serius yang dihadapi warga Kaltim akibat kualitas BBM yang dianggap buruk, menyebabkan kerusakan pada sejumlah kendaraan bermotor.
Selain Ananda, turut hadir dalam diskusi Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto, teknisi mesin Nanang Hafif, serta narasumber daring dari PT Pertamina dan Ombudsman RI Perwakilan Kaltim.
Dipandu oleh Dwi Rahma, dialog publik ini menjadi ruang terbuka untuk mempertemukan suara masyarakat dengan para pengambil kebijakan dan pelaku industri.
Ananda mengungkapkan bahwa DPRD Kaltim telah melakukan koordinasi aktif dengan sejumlah pihak untuk menindaklanjuti persoalan tersebut secara konkret.
“Untuk mengatasi masalah ini, kami telah berkomunikasi dengan Dinas ESDM, Kepolisian, PT Kilang Pertamina Internasional Balikpapan, serta PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan,” jelas Ananda.
Ia menambahkan, salah satu langkah nyata yang tengah didorong adalah penunjukan bengkel-bengkel resmi yang akan memberikan layanan pemeriksaan dan perbaikan kendaraan secara gratis akibat kerusakan yang diduga disebabkan oleh BBM bermasalah.
“Kami selalu berkoordinasi untuk memastikan kapan dan di mana bengkel gratis itu ditetapkan. Warga perlu tahu bahwa masalah ini sedang kita kawal dan kita tuntaskan,” tegasnya.
Ananda juga mengingatkan pentingnya transparansi dari pihak perusahaan, khususnya Pertamina, dalam mengidentifikasi sumber dan jenis BBM yang bermasalah.
Menurutnya, informasi yang terbuka akan mencegah spekulasi dan meningkatkan kepercayaan publik.
Dalam kesempatan itu, Ombudsman RI dan teknisi mesin juga menyampaikan pentingnya evaluasi sistem distribusi dan kontrol kualitas BBM di tingkat regional. Mereka menyebut perlunya pengawasan lebih ketat serta mekanisme aduan yang responsif.
Ananda berharap dialog semacam ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menjadi pemicu aksi nyata dari seluruh pihak.
“Kita akan terus mendorong akuntabilitas dan perlindungan hak konsumen di Kalimantan Timur,” pungkasnya.(Adv)
