SINTESANEWS.ID — Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diperkirakan menghadapi tekanan fiskal besar pada tahun anggaran 2026. Penyebabnya, Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami pemangkasan signifikan sehingga membuat rancangan APBD yang awalnya diproyeksikan sebesar Rp21,35 triliun harus direvisi menjadi Rp15,15 triliun.

Penurunan paling mencolok terjadi pada pendapatan transfer yang merosot dari Rp9,33 triliun menjadi Rp3,13 triliun. Termasuk di dalamnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun drastis dari Rp6,06 triliun menjadi hanya Rp1,62 triliun.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa Kaltim tidak bisa lagi terlalu bergantung pada dana pusat. Menurutnya, saatnya daerah meningkatkan kreativitas fiskal dan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pajak, retribusi, BUMD, hingga pengelolaan aset daerah harus dioptimalkan,” ujarnya.

Ananda juga menyoroti potensi besar Sungai Mahakam sebagai jalur transportasi dan pusat aktivitas bongkar muat yang selama ini belum dimaksimalkan. DPRD bersama KSOP, Pelindo, dan MBS telah membuka pembahasan mengenai peluang peningkatan PAD dari aktivitas ekonomi di sungai tersebut.

Meski kondisi anggaran semakin ketat, DPRD memastikan sektor layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur akan tetap menjadi prioritas dalam RAPBD 2026. Belanja pegawai dan tunjangan pun dipastikan tidak masuk daftar pemangkasan demi menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Selain itu, Ananda menyoroti rendahnya realisasi belanja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada 2025 yang belum mencapai 70 persen, sementara pendapatan masih berada di kisaran 60 persen. Ia meminta agar sisa waktu anggaran digunakan secara efektif.

Pembahasan RAPBD 2026 disebut berlangsung cukup intens karena DPRD bersama TAPD dan Bappeda ingin memastikan seluruh program dan asumsi disusun secara realistis dan berpihak kepada masyarakat.
(IA/ADV/DPRDKaltim)