SINTESANEWS.ID – Minimnya akses informasi bagi masyarakat terkait perizinan usaha, dokumen lingkungan, dan rencana kegiatan perusahaan di Kalimantan Timur mendapat sorotan serius dari Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis.
Ia menilai ketidaktransparanan tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan kerusakan lingkungan yang berdampak jangka panjang.
“Masih banyak warga yang belum mendapatkan akses informasi penting tentang proyek investasi di daerahnya. Ini rawan menimbulkan ketegangan sosial dan bahkan konflik horizontal,” kata Ananda, Jumat (23/5/2025).
Ananda menegaskan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar tidak ada kebijakan maupun praktik yang menyalahi aturan dan merugikan masyarakat.
“Transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah konflik,” ujarnya.
Menurut Ananda, keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya diukur dari besarnya dana investasi yang masuk. “Manfaat nyata bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan harus menjadi tolok ukur utama,” tegasnya.
Kaltim, lanjutnya, harus maju tanpa mengorbankan hutan, tanah, dan hak-hak masyarakat adat yang telah lama menjadi bagian penting dari identitas dan keberlanjutan daerah. Ia mengingatkan investor agar mematuhi aturan dan menghormati nilai-nilai lokal.
“Investor harus mengikuti aturan dan menghormati nilai-nilai lokal yang sudah ada. Ini penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan,” imbuh Ananda.
Lebih jauh, ia meminta pemerintah daerah meningkatkan transparansi dan memperkuat partisipasi publik dalam proses perizinan dan pelaksanaan proyek.
“Masyarakat yang terkena dampak langsung harus dilibatkan sejak awal, agar aspirasi dan kekhawatiran mereka didengar,” jelasnya.
Ananda juga menyoroti perlunya edukasi kepada masyarakat tentang hak dan mekanisme pengawasan investasi, agar mereka dapat berperan aktif dalam mengawal pembangunan di daerahnya.
“Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat bisa mencegah praktik-praktik yang merugikan mereka,” pungkasnya. (Adv)
